Pilkades Serentak 2026 di Purbalingga: Anggaran Rp7,8 Miliar Disiapkan, Netralitas ASN Jadi Sorotan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mengucurkan dana Rp7,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan berlangsung di 184 desa pada 10 Desember 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan suksesi kepemimpinan desa berjalan tertib dan demokratis, sekaligus menjawab tantangan logistik dan keamanan di 18 kecamatan.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di Pendopo Dipokusumo, Kamis, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan khusus desa, pengamanan, sosialisasi di tingkat kecamatan, serta operasional perangkat daerah yang terlibat. Ia menegaskan bahwa dana ini merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pesta demokrasi tingkat desa yang melibatkan ribuan pemilih.

Pilkades tahun ini memiliki kekhasan: masa jabatan kepala desa di 184 desa akan berakhir serentak pada 13 Maret 2027. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun peta jalan empat tahapan, dimulai dari persiapan pada 14 September hingga 13 November 2026, dilanjutkan pencalonan pada 30 September hingga 10 Desember 2026, pemungutan suara pada 10 Desember, dan penetapan hasil yang berlangsung hingga 17 Maret 2027. Tahapan ini dirancang untuk memberikan ruang partisipasi yang luas bagi warga sekaligus memastikan kepastian hukum bagi para calon.

Di tengah persiapan teknis, perhatian publik tertuju pada isu netralitas aparatur. Bupati Fahmi secara eksplisit memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan panitia pemilihan untuk tidak melakukan intervensi terhadap pilihan masyarakat. “Saya sebagai Bupati Purbalingga dan mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga menegaskan bahwa sikap kami terhadap Pilkades Serentak 2026 ini netral, tidak mendukung salah satu calon kepala desa,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan ulang di hadapan sekitar 530 peserta rakor.

Penegasan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik politik uang dan politik identitas kerap mewarnai kontestasi di tingkat desa, menggerus kualitas demokrasi lokal. Purbalingga, yang dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan dinamika politik desa yang cukup tinggi, berupaya mencegah hal tersebut. Forkopimda setempat telah bersepakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat selama tahapan berlangsung. Bupati juga mengingatkan bahwa kepala desa terpilih nantinya harus amanah, berintegritas, kreatif, dan mampu memajukan desanya.

Rakor yang digelar di Pendopo Dipokusumo tersebut menjadi ajang koordinasi lintas sektor, melibatkan Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta kepala desa dan ketua BPD dari seluruh desa penyelenggara. Kehadiran mereka menegaskan bahwa Pilkades bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga ujian bagi soliditas pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga dusun.

Bagi warga Purbalingga, Pilkades serentak ini adalah momentum untuk menentukan arah pembangunan desa lima tahun ke depan. Namun, di balik euforia demokrasi, tantangan terbesar adalah menjaga agar proses ini tidak ternoda oleh praktik-praktik yang merusak. Pertanyaannya, akankah netralitas yang digaungkan pemerintah daerah benar-benar dijaga oleh semua pihak di lapangan? Atau justru politik uang akan kembali menjadi momok yang sulit diberantas? Jawabannya akan teruji dalam hitungan bulan ke depan.