Prabowo Targetkan Perdagangan RI-Rusia Tembus US$10 Miliar Lewat I-EAEU FTA
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto mengajak Rusia melipatgandakan nilai transaksi dagang bilateral hingga dua kali lipat dari capaian 2025 yang sudah menembus US$5 miliar.
- Usulan itu disampaikan di tengah negosiasi perjanjian dagang Indonesia-EAEU yang dijadwalkan berlaku 2027, membuka akses pasar Eurasia yang lebih luas.
- Langkah ini berpotensi menggeser peta rantai pasok global dan memberi alternatif baru bagi eksportir Indonesia di tengah ketegangan geopolitik.

Presiden Prabowo Subianto membawa misi dagang yang lebih ambisius dalam kunjungan keduanya ke Rusia tahun ini. Di hadapan para pemimpin ekonomi kawasan Asia-Pasifik dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Kamis (5/9/2026), ia mengusulkan target baru yang berani: menggandakan nilai perdagangan Indonesia-Rusia dari posisi saat ini yang telah menyentuh US$5 miliar.
Angka itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, nilai transaksi bilateral tercatat tumbuh 21,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, Prabowo menilai laju tersebut belum cukup. Melalui skema Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) yang tengah dirundingkan, ia ingin kedua negara menetapkan sasaran yang lebih eksplisit pada periode pertama peninjauan perjanjian—sebuah sinyal bahwa Jakarta serius menjadikan Rusia salah satu mitra dagang utama di luar pasar tradisional.
Proposal ini tidak muncul di ruang hampa. Di tengah fragmentasi ekonomi global dan perang dagang yang masih berlanjut, Indonesia mulai mencari pangsa pasar alternatif. Rusia, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, menjadi tumpuan baru. Sebaliknya, bagi Moskow, Indonesia adalah gerbang menuju ASEAN—kawasan dengan penduduk sekitar 680 juta jiwa dan permintaan yang terus menggeliat. "Kekuatan satu pihak dapat menjawab kebutuhan pihak lainnya," ujar Prabowo dalam pidatonya, menekankan bahwa struktur ekonomi kedua negara justru saling melengkapi, bukan bersaing.
Komplementaritas itu terlihat jelas dari profil komoditas masing-masing. Indonesia mengandalkan kelapa sawit, kopi, perikanan, karet, tekstil, dan produk konsumsi, ditopang bonus demografi. Rusia unggul di gandum, pupuk, energi, serta riset dan rekayasa teknologi. Bagi pelaku usaha dalam negeri, terutama eksportir agrikultur dan manufaktur, pasar Eurasia yang selama ini relatif tertutup bisa menjadi ladang baru. Namun, tantangan logistik dan regulasi tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan poros integrasi kawasan. "Kami adalah pasar terbesar di kawasan, pusat dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)," katanya, merujuk pada posisi strategis Indonesia dalam arsitektur perdagangan Asia. Dengan kata lain, perjanjian ini tidak hanya soal hubungan bilateral, tetapi juga tentang memperkuat peran Indonesia sebagai hub bagi investor Eurasia yang ingin menjangkau Asia Tenggara.
Kunjungan ini sekaligus mempertegas arah politik luar negeri Indonesia yang semakin cair. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Vladimir Putin atas sambutan sebagai tamu kehormatan utama. Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Putin telah mencapai lima kali sejak ia menjabat—frekuensi yang menunjukkan intensitas hubungan yang jarang terjadi dengan negara-negara Barat.
Bagi kalangan pengusaha dan ekonom, target penggandaan perdagangan ini tentu menggiurkan. Namun, optimisme itu perlu diuji dengan realitas di lapangan. Hambatan pembayaran lintas negara, perbedaan standar produk, serta risiko geopolitik masih menjadi ganjalan yang kerap membuat perjanjian semacam ini berjalan lambat. Pertanyaannya, akankah pemerintah mampu menerjemahkan ambisi ini menjadi kebijakan yang benar-benar membuka keran ekspor bagi produk-produk Indonesia?
Jika I-EAEU FTA benar-benar efektif pada 2027, bukan tidak mungkin Indonesia akan melihat pergeseran signifikan dalam peta perdagangannya. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kesiapan domestik—mulai dari infrastruktur pelabuhan, prosedur bea cukai, hingga kemampuan industri memenuhi standar pasar Eurasia. Skenario yang lebih realistis adalah pertumbuhan bertahap, dengan catatan kedua negara mampu menjaga komitmen politik di tengah dinamika global yang cepat berubah.



