Menteri Taiwan Bakal ke China untuk Pertemuan APEC: Langkah Langka di Tengah Ketegangan

Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hung Sun-han, dijadwalkan melakukan perjalanan ke China daratan akhir bulan ini untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri APEC. Ini merupakan kunjungan pertama yang diketahui oleh kepala kementerian dari pemerintahan Presiden Lai Ching-te di tengah hubungan yang memanas antara Taipei dan Beijing.

Hung, yang berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang beraliran pro-kemerdekaan, akan menghadiri pertemuan APEC tentang pengembangan sumber daya manusia yang dimulai pada 21 September di Nanjing, ibu kota Provinsi Jiangsu, China timur. Ia menyatakan telah menerima undangan resmi dan akan berpartisipasi "atas dasar kesetaraan dengan semua anggota APEC."

Taiwan, yang diklaim oleh China daratan sebagai bagian dari wilayahnya, telah menjadi anggota APEC sejak 1991 dengan nama "Chinese Taipei." Kunjungan ini terjadi saat Beijing meningkatkan tekanan terhadap Lai, yang dikecam sebagai "separatis," sementara pemerintahannya berupaya memperluas partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional meskipun ada tentangan dari daratan.

Hung menegaskan bahwa tujuan perjalanannya adalah untuk berbagi pengalaman dan pandangan Taiwan tentang kebijakan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia dengan ekonomi APEC lainnya. "Di mana pun pertemuan diadakan, tekad Taiwan untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas internasional dan terlibat dengan dunia tidak akan berubah," ujarnya, seperti dikutip Kyodo.

Langkah ini mengikuti jejak Yang Jen-ni, perwakilan dagang Taiwan yang juga menjabat menteri tanpa portofolio, yang menghadiri pertemuan menteri perdagangan APEC di Suzhou, juga di Provinsi Jiangsu, pada bulan Mei lalu. Ini menunjukkan adanya pola partisipasi Taiwan dalam forum-forum APEC meskipun ada ketegangan politik.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menarik karena menunjukkan dinamika hubungan lintas selat yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Sebagai negara yang aktif di APEC dan memiliki hubungan dagang erat dengan kedua pihak, Indonesia berkepentingan untuk melihat dialog tetap terbuka. Namun, ketegangan yang berkepanjangan dapat berdampak pada rantai pasok regional, mengingat Taiwan adalah pemain kunci dalam industri semikonduktor global.

Para analis menilai bahwa partisipasi Hung dalam pertemuan APEC ini adalah langkah pragmatis untuk menjaga saluran komunikasi, meskipun Beijing secara konsisten menolak keterlibatan resmi Taiwan dalam organisasi internasional. Namun, dengan adanya undangan resmi, tampaknya ada ruang untuk diplomasi fungsional di tengah ketegangan politik.

China sendiri belum pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan ke bawah kendalinya, sementara kedua pihak telah diperintah secara terpisah sejak perang saudara 1949. Dalam konteks ini, kunjungan Hung bisa menjadi ujian bagi pendekatan Beijing terhadap Taiwan di masa depan.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah kunjungan ini akan membuka jalan bagi dialog yang lebih luas di bidang lain, atau justru menjadi ajang propaganda bagi Beijing. Bagi Taiwan, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada multilateralisme, sambil tetap waspada terhadap risiko politik di dalam negeri. Apakah langkah ini akan diikuti oleh menteri lain dari pemerintahan Lai, atau justru memicu reaksi keras dari Beijing? Hanya waktu yang akan menjawab.