G20 Kejar Konsensus di Tengah Tekanan Utang dan Perang: Pertemuan Asheville Jadi Ujian bagi Ekonomi Global

Para pengambil kebijakan ekonomi dari negara-negara G20 menutup pertemuan dua hari di Asheville, Carolina Utara, pada Selasa (2/9), dengan agenda yang belum tuntas: menjinakkan beban utang negara berkembang dan meredam ketimpangan perdagangan global. Pertemuan ini berlangsung di tengah gejolak pasar obligasi dunia yang kian memanas, sekaligus perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari yang tak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, membuka sesi pagi dengan nada mendesak. Ia menekankan bahwa dunia tidak boleh lagi larut dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. "Kami ingin mengurangi waktu yang terbuang untuk ketidakpastian dan lebih banyak mendedikasikannya pada investasi, pertumbuhan, dan akses pasar," ujarnya di hadapan para delegasi. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Washington ingin G20 bergerak cepat, terutama dalam merespons masalah utang yang membelit ekonomi berkembang dan berkembang pesat.

Konflik di Timur Tengah telah mendorong harga energi global naik dan mengganggu rantai pasokan, memicu inflasi yang kembali menunjukkan taringnya. Para pembuat kebijakan dan investor kini dihantui oleh biaya pinjaman yang semakin mahal. Gejala ini terlihat jelas di pasar obligasi Jepang, di mana imbal hasil (yield) obligasi pemerintah bertenor 10 tahun menembus level 3 persen untuk pertama kalinya sejak 1996. Angka ini menjadi alarm bagi banyak negara yang tengah berjuang mengendalikan imbal hasil obligasi jangka panjang mereka.

Pertemuan G20 kali ini sejatinya merupakan pemanasan menuju KTT yang akan digelar Presiden AS Donald Trump di Florida pada Desember mendatang. Trump ingin menunjukkan kekuatan ekonomi Amerika di hadapan para pemimpin dunia. Namun, sebelum sampai ke sana, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang rumit, termasuk soal ketidakseimbangan perdagangan global yang mengemuka pada hari kedua.

Isu kelebihan kapasitas industri China kembali menjadi perdebatan. Beijing selama ini konsisten membantah tuduhan Barat bahwa mereka membanjiri pasar dunia dengan ekspor murah dari perusahaan-perusahaan yang disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Namun, tekanan terhadap China semakin kuat, terutama di tengah upaya AS untuk mengeluarkan komunike bersama setelah dua hari diskusi. Pertanyaannya, akankah G20 mampu mencapai kata sepakat mengenai ketimpangan ekonomi global yang semakin melebar?

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar kabar dari negeri jauh. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka, Indonesia merasakan langsung dampak dari gejolak pasar obligasi global dan fluktuasi harga energi. Kenaikan yield obligasi di negara maju kerap memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya utang luar negeri. Pemerintah Indonesia pun perlu mencermati arah kebijakan G20, terutama dalam hal koordinasi penanganan utang dan stabilitas keuangan global, agar tidak terjebak dalam pusaran ketidakpastian yang sedang melanda ekonomi dunia.

Ke depan, keberhasilan G20 merumuskan respons kolektif terhadap tantangan utang dan perdagangan akan menjadi ujian kredibilitas forum ini. Jika konsensus gagal dicapai, bukan tidak mungkin dunia akan memasuki era fragmentasi ekonomi yang lebih dalam, dengan setiap negara berlomba melindungi kepentingannya sendiri. Pertanyaannya, apakah para pemimpin ekonomi dunia mampu mengesampingkan perbedaan demi stabilitas bersama, atau justru semakin terpecah di tengah tekanan perang dan proteksionisme?