Muzani Tegaskan PPHN Tak Sentuh Teknis Pemilu, Fokus pada Efisiensi Demokrasi

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa usulan peninjauan ulang sistem pemilu dalam rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dimaksudkan untuk mengubah mekanisme teknis penyelenggaraan pemilu. Pernyataan ini disampaikan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, sebagai respons atas kekhawatiran publik yang menilai PPHN berpotensi mengganggu sistem demokrasi yang telah berjalan.

Muzani menjelaskan bahwa arah kebijakan tersebut lebih menekankan pada efisiensi anggaran dan efektivitas demokrasi. "Ditinjau itu kan bermakna banyak. Misalnya dibatasi jumlah pengeluarannya, tapi tidak spesifik teknis. Intinya, keluhannya adalah supaya demokrasi itu sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, tidak menjadi beban," ujarnya. Ia menambahkan bahwa gagasan ini lahir dari kesadaran publik agar demokrasi berjalan tepat sasaran tanpa membebani keuangan negara.

Meski demikian, Muzani menggarisbawahi bahwa MPR tidak memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme pemilu atau mengarahkan revisi Undang-Undang Pemilu, yang menjadi ranah DPR dan pemerintah. "MPR tidak berkompetensi untuk menyikapi terhadap mekanisme ini. Silakan dibicarakan sendiri," katanya. Ia juga merujuk pada survei yang menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia masih menghendaki pemilihan langsung, baik untuk legislatif maupun pilkada.

Kajian Rancangan Substansi PPHN yang dipublikasikan MPR, khususnya pada Bab IV Arah Kebijakan subbab Politik Dalam Negeri, memang memuat usulan peninjauan ulang sistem penyelenggaraan pemilu. Kajian ini mendorong agar demokrasi berdasarkan Pancasila memberikan ruang lebih besar bagi kader ideologis yang kompeten dan berintegritas, serta membatasi politik berbiaya tinggi. Selain itu, partai politik didorong untuk mandiri, transparan, dan akuntabel dalam pendidikan politik serta rekrutmen.

Kajian tersebut juga menyoroti penegakan hukum dalam pemilu, termasuk politik uang, ujaran kebencian berbasis SARA, dan korupsi. Reformasi politik diharapkan mampu menata kelembagaan negara yang fungsional dan adaptif, serta transformasi sistem pemilu yang berbiaya rendah, transparan, dan akuntabel. Menurut MPR, tingginya biaya pemilu dapat menjadi celah masuknya oligarki ekonomi dan pemilik modal dalam proses kekuasaan, yang berdampak pada kualitas demokrasi.

Bagi Indonesia, wacana ini memunculkan pertanyaan besar tentang arah demokrasi ke depan. Di satu sisi, efisiensi anggaran menjadi kebutuhan mendesak, mengingat biaya pemilu yang mencapai puluhan triliun rupiah. Di sisi lain, publik tetap menginginkan partisipasi langsung dalam memilih pemimpinnya. Muzani menegaskan bahwa MPR fokus mendorong demokrasi yang menggembirakan dan menginspirasi, tanpa mengintervensi teknis pelaksanaan.

Ke depan, pembahasan PPHN di MPR akan menjadi ajang uji bagi kekuatan politik untuk menyeimbangkan tuntutan efisiensi dengan aspirasi rakyat. Akankah usulan ini berujung pada perubahan sistem pemilu, atau hanya menjadi wacana tanpa implementasi? Publik akan terus mengawal proses ini, terutama menjelang pembahasan revisi UU Pemilu yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah.