Perang Teluk Ubah Arah Investasi Pakistan: Dana Gelap Kembali ke Dalam Negeri, Properti Karachi Melonjak
Baca dalam 60 detik
- Konflik Teluk menghentikan aliran dana ilegal Pakistan ke Dubai, memicu repatriasi aset dan lonjakan harga properti di Karachi hingga 60 persen.
- Pengamat menilai perang telah merusak daya tarik Dubai sebagai surga investasi, sementara Pakistan justru menuai berkah dari arus balik modal.
- Jika situasi membaik, ratusan juta dolar diperkirakan akan kembali ke Pakistan, berpotensi mengerek pasar properti domestik lebih tinggi lagi.

Perang Teluk yang berkecamuk telah memutus keran investasi gelap dari Pakistan ke Dubai, sekaligus memaksa dana yang sudah terlanjur ditanam di sana untuk ditarik pulang. Arus balik modal ini, menurut para pelaku pasar properti dan penukaran uang di Karachi, justru menjadi pemicu melonjaknya harga properti di sejumlah kawasan elite Pakistan.
Sebelum konflik pecah, ribuan warga Pakistan telah menanamkan ratusan juta dolar di Dubai, terutama di sektor properti. Pakistan bahkan dua kali tercatat sebagai investor asing terbesar kedua di pasar properti Dubai. Praktik ini selama bertahun-tahun dianggap sebagai saluran aman bagi dana gelap yang lahir dari praktik korupsi dan penggelapan pajak di Pakistan, sekaligus pendorong utama kenaikan harga properti di emirat tersebut.
Ketua Asosiasi Pengembang Pakistan, Hassan Bakhshi, mengungkapkan bahwa sekitar 60 juta dolar AS dana ilegal diproduksi di Pakistan setiap bulan dan sebelumnya rutin dialirkan ke Dubai. "Aliran itu kini berhenti total," ujarnya. Para pedagang valuta asing menegaskan situasi telah berbalik arah: dana gelap yang tertahan di Dubai sulit ditarik kembali karena perang masih berlangsung.
Fenomena ini terlihat dari meningkatnya remitansi dari Dubai ke Pakistan. Seorang pedagang valuta asing yang enggan disebut namanya mengatakan, warga Pakistan mulai mengirim kembali aset likuid mereka ke tanah air. "Perang telah mengubah daya tarik Dubai sebagai tujuan investasi dan pariwisata," katanya. Alhasil, dana ilegal yang selama ini mengalir ke luar kini kembali mengalir ke sektor properti dalam negeri.
Dampaknya langsung terasa di pasar properti Karachi. Bakhshi mencatat harga properti di kawasan Defence, salah satu daerah paling bergengsi, melonjak 50-60 persen sejak perang dimulai. "Karena status kepemilikan di Defence dianggap aman dan bebas dari sengketa, sebagian besar dana mengalir ke sana," jelasnya. Sementara itu, kawasan lain di Karachi mencatat kenaikan 20-25 persen, menurut pengamat properti Karim Dad.
Perang juga memicu pergeseran lain. Sebelum konflik, banyak perusahaan teknologi Pakistan pindah ke Dubai untuk menikmati lingkungan bisnis yang bebas hambatan, sekaligus menghindari masalah konektivitas internet dan intervensi berlebihan dari otoritas pajak. Ribuan pengusaha juga memanfaatkan Dubai sebagai negara perantara untuk bertransaksi legal dengan India dan Bangladesh. Kini mereka terjebak dan berusaha keras menarik kembali investasi mereka dari Dubai.
Para pedagang valuta asing memperkirakan, jika situasi membaik, ratusan juta dolar akan kembali mengalir ke Pakistan dari kawasan Teluk. Keyakinan ini muncul karena Dubai dinilai telah kehilangan kepercayaan investor asing. Bakhshi membenarkan bahwa para investor Pakistan berupaya maksimal memulihkan dana mereka dari Dubai, meski harga properti di negara yang dilanda perang itu telah jatuh ke titik terendah.
Pemerintah Pakistan sendiri tengah gencar mendorong industri konstruksi sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi. "Rebound harga properti adalah hasil dari upaya tersebut," kata Karim Dad. Kombinasi antara kebijakan pemerintah dan arus balik modal dari Dubai menciptakan momentum positif bagi pasar properti domestik, meski masih dibayangi ketidakpastian geopolitik.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana konflik regional dapat mengubah arah investasi secara drastis. Meski tidak mengalami dampak langsung seperti Pakistan, Indonesia perlu mewaspadai gejolak serupa jika ketegangan di kawasan lain meningkat. Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia sudah memiliki strategi untuk menarik dana yang mungkin keluar dari zona konflik, sekaligus menjaga stabilitas pasar properti domestik?



