Banjir Nepal Menguji Ketahanan PLTA Himalaya: Pelajaran bagi Indonesia?

Banjir dahsyat yang melanda Nepal dan China pekan lalu tidak hanya menelan ratusan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan sekitar 10 persen kapasitas listrik Nepal. Para pekerja kini bergelut membersihkan lumpur tebal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Dhading, Nepal tengah, berupaya memulihkan aliran listrik bagi lebih dari 20.000 warga. Di balik upaya darurat itu, pertanyaan besar mengemuka: bagaimana membangun kembali infrastruktur vital tanpa mengulang kerentanan yang sama?

Bencana ini menghancurkan atau merusak proyek PLTA yang beroperasi maupun yang sedang dibangun di distrik Rasuwa, Nuwakot, dan Dhading. Asosiasi Produsen Listrik Independen Nepal melaporkan ratusan pekerja dari belasan proyek PLTA masih belum ditemukan; banyak yang terjebak di terowongan yang biasa digunakan untuk akses dan pengalihan air. Selain itu, puluhan kilometer jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit ikut hancur, memutus akses dan layanan dasar bagi masyarakat.

Jakob Steiner, ilmuwan geosains dari Universitas Graz, Austria, yang kini berbasis di Dhaka, Bangladesh, menegaskan bahwa otoritas harus berkaca pada diri sendiri. "Mereka harus bertanya bagaimana membangun kembali di tempat-tempat ini, dan apakah proyek lain yang belum dibangun akan tetap disetujui setelah peristiwa ini," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan infrastruktur di kawasan rawan bencana.

Ramraj Narasimhan, direktur senior Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, menawarkan perspektif berbeda: membangun kembali tidak harus berarti membuat struktur yang anti-hancur total, melainkan memastikan keberlanjutan layanan. "Jika rusak, biarkan rusak, tapi bisakah kita membangun redundansi dalam sistem?" katanya. Redundansi itu bisa berupa pemilihan lokasi yang lebih aman, jalur alternatif, pasokan listrik cadangan, sistem peringatan dini yang lebih baik, serta instrumen keuangan seperti asuransi untuk mempercepat pemulihan. Ia juga menekankan pentingnya penilaian risiko yang mempertimbangkan kelokan sungai, lereng yang tidak stabil, dan potensi terputusnya akses antar komunitas.

Organisasi Narasimhan memperkirakan infrastruktur Nepal senilai US$124 miliar terpapar risiko bencana terkait iklim, dengan potensi kerugian ratusan juta dolar setiap tahun. Laporan koalisi tersebut menemukan kerugian tahunan rata-rata Nepal mencapai hampir US$760 juta, sementara dana bencana nasionalnya hanya sebagian kecil dari angka itu. Kesenjangan ini menunjukkan betapa rentannya negara tersebut terhadap guncangan iklim.

Himalaya memanas lebih cepat daripada rata-rata global, mempercepat pencairan gletser, degradasi permafrost, dan meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, serta aliran debris. Laporan International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) yang berbasis di Kathmandu menyebutkan bahwa perencanaan infrastruktur di kawasan ini harus memperhitungkan bencana yang semakin sering terjadi. Bagi Nepal, PLTA bukan hanya tulang punggung kelistrikan, tetapi juga sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan ekspor. Sebagian besar potensinya adalah PLTA run-of-river yang terikat pada koridor sungai curam, sehingga risiko dapat merambat dengan cepat.

Steiner menjelaskan bahwa untuk banjir besar seperti ini, pertahanan fisik mungkin kewalahan. Yang menjadi kunci adalah peringatan dini. Banjir terdeteksi di perbatasan China-Nepal dengan waktu peringatan yang singkat di hulu, tetapi masih ada waktu saat bergerak ke hilir menuju lokasi PLTA. Pertanyaannya, apakah peringatan itu bisa sampai ke para pekerja lebih cepat? Kejadian ini menyoroti perlunya sistem komunikasi dan evakuasi yang lebih responsif.

Himanshu Thakkar, koordinator South Asia Network on Dams, Rivers and People, mengingatkan bahwa proyek PLTA dapat menjadi "pengganda kekuatan" ketika struktur besar, puing, dan aliran sungai yang berubah menambah kerusakan di hilir. Ia mendorong Nepal untuk mempertimbangkan energi surya terdesentralisasi sebagai bagian dari bauran energi yang lebih luas. Baginya, pertanyaannya bukan hanya seberapa cepat Nepal membangun kembali, tetapi apa yang akan dibangun di jalur banjir berikutnya.

Bagi Indonesia, bencana ini menjadi pelajaran berharga. Dengan banyaknya PLTA yang tersebar di daerah pegunungan seperti Sumatra dan Sulawesi, risiko iklim serupa juga mengintai. Evaluasi tata kelola, penilaian risiko yang ketat, dan investasi dalam sistem peringatan dini menjadi keniscayaan. Apakah Indonesia akan belajar dari tragedi Nepal sebelum terlambat?