Kepuasan Publik Merosot ke 55,1 Persen, Poltracking Beri Prabowo-Gibran Lima Resep Perbaikan

Jakarta — Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merosot ke angka 55,1 persen pada Agustus 2026, menyusul tren penurunan yang konsisten sejak Oktober 2025. Di tengah erosi kepercayaan tersebut, lembaga ini justru melihat tingkat kepercayaan publik sebesar 63,2 persen sebagai modal sosial yang masih kuat bagi duet presiden-wakil presiden untuk membenahi kinerja.

Angka kepuasan 55,1 persen itu merupakan titik terendah dalam setahun terakhir. Berdasarkan survei yang digelar pada 14–20 Agustus 2026, Poltracking merekam penurunan bertahap: dari 78,1 persen pada Oktober 2025, menjadi 74,1 persen pada Maret 2026, 72,2 persen pada Mei, 58,4 persen pada Juli, dan akhirnya 55,1 persen pada Agustus. Peneliti Senior Poltracking, Masduri Amrawi, menegaskan bahwa angka kepercayaan 63,2 persen bukan sekadar statistik, melainkan "amunisi politik dan sosial yang kuat" untuk segera mengeksekusi kebijakan strategis demi kesejahteraan rakyat.

Jika dirinci per sektor, kepuasan tertinggi berada pada pendidikan (63,9 persen), disusul sosial budaya (63,7 persen), kesehatan (62,6 persen), serta pertahanan dan keamanan (61,6 persen). Sebaliknya, sektor politik dan stabilitas nasional hanya meraih 51,9 persen, hukum dan pemberantasan korupsi 48,3 persen, dan yang paling memprihatinkan adalah ekonomi yang hanya 41,8 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan daya beli dan lapangan kerja menjadi keluhan utama masyarakat.

Poltracking kemudian merumuskan lima agenda prioritas. Pertama, menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja — sebuah rekomendasi yang relevan mengingat 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama, dan 62,5 persen mengaku pengeluaran rumah tangga tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu. Kedua, mengevaluasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar implementasinya lebih tepat sasaran.

Agenda ketiga dan keempat mencakup perbaikan tata kelola pemerintahan serta komunikasi publik, diikuti penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Terakhir, Poltracking mendorong penguatan mekanisme checks and balances serta harmonisasi hubungan presiden dan wakil presiden. Masduri menambahkan, "Kesolidan Prabowo-Gibran, jika diimbangi dengan kontrol kekuatan parlemen yang proporsional, akan mematangkan iklim demokrasi yang dinamis sekaligus produktif."

Bagi publik Indonesia, tren ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan program populis semata. Tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga — tercermin dari tingginya persentase responden yang mengeluhkan biaya hidup — menuntut kebijakan yang lebih konkret dan terukur. Evaluasi terhadap MBG dan KDMP menjadi penting karena program-program tersebut menyedot anggaran besar namun kepuasan ekonomi tetap rendah.

Survei ini melibatkan 1.220 responden dari 38 provinsi dengan metode stratified multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Meski demikian, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang peta kepuasan publik menjelang tahun politik berikutnya.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah pemerintah mampu membalikkan tren penurunan ini sebelum semester kedua 2026 berakhir? Dengan kepercayaan publik yang masih relatif tinggi, peluang untuk melakukan koreksi masih terbuka. Namun, waktu semakin sempit, dan setiap kebijakan akan diuji oleh dampaknya terhadap kantong masyarakat.