Pasca Muktamar NU: Sinergi dengan Muhammadiyah Jadi Kunci Stabilitas Bangsa

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, telah menetapkan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026–2031. Di tengah euforia pergantian kepemimpinan itu, Presiden Prabowo Subianto justru mengarahkan perhatian pada satu hal yang lebih fundamental: kedudukan strategis NU dan Muhammadiyah sebagai pilar penjaga kohesi sosial bangsa.

Pernyataan presiden yang menyandingkan dua ormas terbesar di Indonesia itu bukan sekadar retorika seremonial. Dalam lanskap politik dan sosial yang kian terfragmentasi, sinyal dari Istana tentang pentingnya kolaborasi kedua organisasi ini dibaca banyak pengamat sebagai arahan kebijakan jangka panjang. Pasalnya, NU dan Muhammadiyah selama ini kerap diposisikan dalam dikotomi—modernis versus tradisional—yang jika tidak dikelola bisa menjadi sumber ketegangan horizontal.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang itu semakin menyempit. Di sektor pendidikan, misalnya, NU yang identik dengan pesantren kini gencar mengembangkan sekolah formal hingga perguruan tinggi. Sebaliknya, Muhammadiyah yang dikenal dengan sekolah dan universitasnya mulai merintis pendirian pondok pesantren. Fenomena ini melahirkan ungkapan populer: NU semakin me-Muhammadiyah dan Muhammadiyah semakin meng-NU, sebuah metafora yang menggambarkan konvergensi nilai dan praktik keagamaan yang saling mengisi.

Bagi Indonesia, dampak dari sinergi ini tidak bisa diremehkan. Dengan basis massa yang mencapai puluhan juta jiwa, NU dan Muhammadiyah memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan menjaga stabilitas politik. Ketika keduanya berjalan seirama, kelompok minoritas pun merasa berada dalam pengayoman sebagai sesama warga bangsa. Sebaliknya, jika terjadi gesekan, potensi konflik sosial bisa meluas hingga ke ranah ekonomi dan keamanan.

Para analis menilai bahwa peran strategis kedua ormas ini akan semakin krusial menjelang agenda-agenda besar nasional, seperti pemilu serentak dan transisi ekonomi digital. Di tengah meningkatnya intoleransi dan politik identitas, kolaborasi NU-Muhammadiyah dapat menjadi model kerukunan yang otentik. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan baru PBNU dan Muhammadiyah mampu menerjemahkan sinyal politik ini menjadi program konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput?

Muktamar kali ini memang telah usai, tetapi pekerjaan rumah baru justru baru dimulai. Mewakafkan tokoh-tokoh terbaik untuk bangsa, sebagaimana disiratkan dalam forum tersebut, adalah langkah awal. Kini, publik menunggu apakah kedua sayap Garuda itu benar-benar terbang bersama membawa kesejahteraan, atau justru sibuk mengurus kepentingan internal masing-masing.