Tato Adat Bukan Penghalang: KSAD Tegaskan Warga Dayak Bisa Daftar TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memastikan bahwa warga bertato karena tradisi adat tetap memiliki hak untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas permintaan perwakilan Suku Dayak se-Kalimantan yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut, menurut Maruli, bukan hal baru dan telah menjadi bagian dari praktik penerimaan prajurit sejak lama.

Maruli menyampaikan hal ini di kompleks parlemen, Senin (25/8/2026), usai mengikuti rapat dengan Komisi I DPR RI. Ia menegaskan bahwa TNI tidak mempersoalkan calon prajurit yang memiliki tato sebagai bagian dari identitas budaya. "Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan," ujarnya. Namun, ia mengakui hingga saat ini belum ada data konkret mengenai warga bertato adat yang mendaftar, termasuk dari komunitas Dayak.

Pernyataan KSAD ini menjadi angin segar bagi masyarakat adat, khususnya Suku Dayak yang selama ini kerap khawatir identitas budaya mereka menjadi hambatan untuk berkarier di institusi militer. Meski demikian, Maruli menggarisbawahi bahwa tidak semua orang Dayak memiliki tato, sehingga persoalan ini sebenarnya tidak perlu menjadi kekhawatiran. Ia juga menegaskan komitmen TNI untuk menerima prajurit dari seluruh daerah dan suku di Indonesia, sejalan dengan upaya institusi menambah personel.

Permintaan resmi dari perwakilan Dayak ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jumat (28/8/2026). Selain soal tato, delegasi yang dipimpin Panglima Jilah, tokoh besar Suku Dayak se-Kalimantan, juga menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan. Mereka meminta perhatian pemerintah untuk membangun jalan di daerah pedalaman seperti Sanggau, mendirikan Sekolah Rakyat dan beasiswa di wilayah kota adat, serta membangun rumah adat Dayak. Hingga saat ini, dua Sekolah Rakyat telah berdiri di Kalimantan Barat sebagai realisasi awal.

Langkah TNI membuka ruang bagi calon prajurit bertato adat dinilai sebagai bentuk pengakuan atas keberagaman budaya Indonesia. Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat inklusivitas yang tengah digalakkan pemerintah di berbagai sektor. Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada regulasi, melainkan pada sosialisasi dan akses informasi yang masih terbatas di daerah pedalaman. Banyak pemuda Dayak potensial yang belum mengetahui peluang ini secara detail.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana TNI dan pemerintah akan melakukan pendekatan aktif untuk menjaring putra-putri daerah dari komunitas adat. Apakah akan ada program rekrutmen khusus atau kerja sama dengan tokoh adat untuk memperluas partisipasi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah kebijakan yang sudah ada sejak dulu ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat di seluruh Indonesia.