Klaim Serangan AI Trump ke Kharg Ditolak Teheran: Konflik Minyak Memanas Lagi
Baca dalam 60 detik
- Teheran menyebut unggahan video AI Trump soal Kharg sebagai lelucon, menegaskan operasi minyak tetap normal.
- Serangan balasan AS-Iran di Selat Hormuz kembali memicu kekhawatiran pasokan energi global dan menaikkan harga minyak.
- Dengan sanksi baru yang dijanjikan Washington, eskalasi ini berisiko memperpanjang ketidakpastian bagi importir minyak seperti Indonesia.

Teheran mengejek klaim Presiden AS Donald Trump yang mengunggah video sintetis menunjukkan pulau minyak Kharg 'hancur lebur', sementara aktivitas ekspor minyak Iran dilaporkan tetap berjalan normal. Pernyataan itu muncul di tengah kembali memanasnya konflik bersenjata antara kedua negara di kawasan Teluk, yang berpotensi mengguncang pasar energi global.
Kepala Eksekutif Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC), Hamid Bovard, menyebut unggahan Trump sebagai 'menggelikan' dan menegaskan kondisi di Kharg aman. "Operasi minyak tidak berhenti, para pekerja sibuk memperbaiki kerusakan sebelumnya dan memodernisasi fasilitas," ujarnya, seperti dikutip Nournews, outlet semi-resmi yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Iran. Klaim ini kontras dengan video yang diunggah Trump, yang menurut verifikasi Reuters kemungkinan besar dibuat dengan kecerdasan buatan.
Ketegangan terbaru dimulai ketika pasukan AS menyerang dua peluncur rudal Iran di Pulau Larak, sekitar 660 kilometer timur Kharg, pada Minggu (30/8). Serangan itu memicu balasan Iran terhadap dua pangkalan militer AS di Yordania dan klaim serangan ke pangkalan udara Al Minhad di Uni Emirat Arab, meski UEA membantahnya. Komando Pusat AS menyebut tindakan itu 'terbatas dan presisi' untuk menghadapi ancaman langsung dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang menyiapkan roket berisi ranjau laut di Selat Hormuz.
Selat Hormuz, yang biasanya mengangkut seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia, kini praktis diblokir sejak perang dimulai akhir Februari. Data pelacakan kapal menunjukkan jumlah kapal komoditas yang melintas turun drastis menjadi hanya lima per hari akhir pekan lalu. Kondisi ini langsung mendorong harga minyak naik hampir 2 persen pada Senin (31/8). Bagi Indonesia, yang masih mengimpor minyak mentah dan BBM, setiap gejolak di jalur ini berpotensi menekan anggaran energi dan inflasi domestik.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mencari perang, tetapi akan merespons setiap agresi dengan tegas. "Kami tidak akan pernah diam menghadapi agresi apa pun," katanya, seperti dilansir media pemerintah. Sementara itu, penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, menilai kebijakan Iran yang menargetkan negara-negara Teluk dan Yordania telah gagal. "Keadaan yang bukan perang maupun damai tidak bisa menjadi solusi berkelanjutan," tulisnya di platform X, menyerukan de-eskalasi dan pemulihan pelayaran normal di Selat Hormuz.
Di tengah eskalasi militer, Washington justru mengintensifkan tekanan ekonomi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan rencana sanksi sekunder baru yang akan diumumkan setiap pekan, dengan fokus awal pada sektor perbankan. Langkah ini menandai pergeseran dari opsi militer ke kampanye penjepit finansial, meski Trump belum mencapai tujuan awal perang: membongkar program nuklir Iran, membatasi kemampuan serangan regional, dan mendorong perubahan rezim.
Serangan balasan Iran juga mencakup penembakan drone AS dan serangan ranjau terhadap sebuah kapal supertanker yang terbakar dan berhenti di selatan Selat Hormuz. IRGC mengklaim kapal itu mencoba melintas secara ilegal, namun tidak merinci identitas atau awaknya. Klaim ini muncul setelah Trump pekan lalu menyatakan semua ranjau telah dibersihkan dan memperingatkan akan menghancurkan kapal mana pun yang memasang ranjau baru.
Dengan sanksi yang semakin ketat dan blokade de facto di Selat Hormuz, pertanyaan besarnya adalah seberapa lama Iran dapat bertahan tanpa mengguncang pasar energi global. Bagi Indonesia, yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak, eskalasi ini menjadi pengingat akan pentingnya diversifikasi sumber energi dan memperkuat ketahanan pasokan. Akankah diplomasi mampu meredakan ketegangan sebelum berdampak lebih luas pada ekonomi domestik?



