Soal Kabinet Gemuk, Prabowo: Timor Leste yang Penduduknya 1 Juta Saja Punya 28 Menteri

Presiden Prabowo Subianto kembali membela komposisi kabinetnya yang sempat dilabeli "gemuk" oleh sejumlah pihak. Dalam sambutan penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin, ia mengajukan perbandingan dengan Timor Leste untuk menegaskan bahwa jumlah kementerian tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran efektivitas pemerintahan.

Prabowo menyebut Timor Leste, negara tetangga dengan populasi hanya sekitar 1,1 juta jiwa, justru memiliki kabinet beranggotakan 28 orang. Angka itu bahkan lebih besar dari proporsi yang dimiliki banyak kabupaten di Indonesia. "Ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya satu juta. Lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia," ujarnya, seperti dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.

Perbandingan itu sengaja diangkat untuk merespons kritik yang menyebut pemerintahan Prabowo terlalu banyak mengangkat menteri sehingga dianggap boros dan tidak efisien. Menurut kepala negara, skala populasi dan luas wilayah adalah faktor utama yang menentukan kebutuhan struktur pemerintahan. Indonesia, dengan jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa dan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, membutuhkan penataan birokrasi yang lebih kompleks.

Selain faktor demografis, Prabowo juga mengaitkan besarnya kabinet dengan realitas politik nasional. Pemerintahannya, kata dia, ditopang oleh koalisi besar yang mencakup tujuh dari delapan partai politik di parlemen. "Pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai di parlemen," tegasnya. Dengan demikian, pembagian kursi menteri menjadi bagian dari konsensus politik yang harus dijaga agar pemerintahan berjalan stabil.

Pernyataan ini muncul di tengah diskursus publik yang masih memperdebatkan efektivitas kabinet Prabowo-Gibran. Beberapa pengamat menilai bahwa kabinet besar memang kerap menjadi alat untuk mengakomodasi kepentingan politik, namun di sisi lain berpotensi memperlambat pengambilan keputusan dan membebani anggaran negara. Namun, Prabowo tampaknya ingin menekankan bahwa struktur yang besar bukanlah jaminan inefisiensi, sebagaimana dibuktikan oleh Timor Leste yang juga memiliki kabinet relatif besar untuk ukuran negaranya.

Bagi pembaca di Indonesia, perdebatan ini bukan sekadar soal jumlah kursi menteri. Efisiensi pemerintahan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, penyerapan anggaran, dan pada akhirnya kesejahteraan rakyat. Jika kabinet besar dianggap sebagai konsekuensi logis dari koalisi politik, maka tantangannya adalah bagaimana memastikan setiap kementerian benar-benar bekerja optimal dan tidak tumpang tindih. Publik tentu berharap agar perbandingan yang disampaikan presiden tidak hanya menjadi pembenaran politik, melainkan juga komitmen untuk menghadirkan tata kelola yang bersih dan efektif.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah struktur kabinet yang besar ini akan mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, atau justru menjadi beban baru bagi birokrasi. Dengan koalisi yang solid, Prabowo memiliki peluang untuk membuktikan bahwa pemerintahan besar bisa tetap lincah dan responsif. Namun, semua itu hanya akan terlihat dari hasil kerja nyata di lapangan, bukan sekadar retorika di atas panggung muktamar.