Jepang Ajukan Anggaran Pertahanan Tertinggi 8,89 Triliun Yen untuk FY 2027: Sinyal Perlombaan Senjata di Asia?

Tokyo – Kementerian Pertahanan Jepang secara resmi mengajukan permintaan anggaran belanja pertahanan sebesar 8,89 triliun yen (sekitar $56 miliar) untuk tahun fiskal 2027, sebuah rekor tertinggi yang menandai akselerasi pembangunan militer di tengah meningkatnya ancaman keamanan dari China, Rusia, dan Korea Utara. Langkah ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat bahwa Jepang serius memperkuat diri dalam lanskap keamanan Asia yang kian rapuh.

Menurut sumber pemerintah dan petinggi Partai Demokrat Liberal (LDP), angka final diperkirakan bisa menembus 10 triliun yen setelah negosiasi anggaran akhir tahun. Sebab, sejumlah proyek yang terkait dengan revisi tiga dokumen keamanan nasional yang dijadwalkan akhir tahun belum dicantumkan secara spesifik nilainya. Permintaan ini sejalan dengan rencana penguatan pertahanan lima tahun senilai 43 triliun yen yang dimulai tahun fiskal 2023, dan melanjutkan tren kenaikan anggaran yang konsisten.

Yang menarik, permintaan tahun ini menggarisbawahi perubahan doktrin yang fundamental. Sejak 2022, Jepang telah meninggalkan kebijakan pasca-Perang Dunia II yang berorientasi defensif murni, dan secara resmi mengadopsi "kapabilitas serangan balasan" (counterstrike capabilities) yang memungkinkan serangan ke pangkalan rudal musuh. Ini adalah pergeseran yang signifikan, dan anggaran ini adalah wujud nyata dari komitmen tersebut.

Dalam rincian permintaannya, Kementerian Pertahanan berencana mengembangkan drone serang murah yang dapat dioperasikan bersama rudal jarak jauh, serta mengembangkan rudal jarak jauh yang lebih ekonomis dan mengakuisisi sistem buatan asing. Lebih jauh, mereka juga akan memulai pengembangan rudal hipersonik yang diluncurkan dari kapal selam dan mengkaji kemungkinan memasang kemampuan peluncuran rudal jarak jauh pada kendaraan bawah air tak berawak (UUV).

Untuk menghadapi ancaman gerombolan drone, Jepang akan mengembangkan sistem pertahanan udara jarak pendek yang menggabungkan rudal, meriam, dan laser. Di sisi teknologi, kecerdasan buatan (AI) akan diintegrasikan ke dalam struktur komando Pasukan Bela Diri Jepang (SDF), termasuk sistem pendukung keputusan untuk Komando Operasi Gabungan yang mengarahkan pasukan darat, laut, dan udara. Bahkan, mereka berencana menguji "satelit AI taktis" yang dirancang untuk menganalisis data intelijen luar angkasa dan membantu panduan rudal.

Untuk menghadapi potensi konflik berkepanjangan, Jepang juga menyiapkan skema nasionalisasi pabrik-pabrik peralatan pertahanan yang akan dioperasikan oleh perusahaan swasta, disertai dukungan finansial bagi kontraktor pertahanan dan dorongan restrukturisasi industri pertahanan domestik. Ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi industri yang tangguh.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus mencermati keseimbangan kekuatan yang berubah. Jepang yang semakin ofensif dapat memicu perlombaan senjata regional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Indonesia, yang menganut politik bebas aktif, perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan semua kekuatan besar, sambil memperkuat diplomasi dan kesiapan pertahanan nasional.

Para analis menilai bahwa langkah Jepang ini adalah respons langsung terhadap ambisi militer China yang kian ekspansif dan uji coba rudal Korea Utara yang terus berlanjut. Rusia, dengan agresinya di Ukraina, juga menjadi faktor pendorong. Jepang tampaknya tidak ingin tertinggal dalam perlombaan teknologi militer, terutama dalam hal drone dan AI.

Pertanyaan yang kini menggantung: apakah negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, akan merespons dengan meningkatkan anggaran pertahanan mereka sendiri? Atau akankah mereka memilih jalur diplomasi dan dialog untuk meredakan ketegangan? Yang jelas, dinamika keamanan di Asia sedang bergeser, dan setiap negara harus siap menghadapi realitas baru ini.