China Hukum 10 Warga atas Isu Bencana Nepal-Tibet: Upaya Redam Kepanikan atau Sensor?

Pemerintah China menjatuhkan sanksi administratif terhadap sepuluh warganya yang dituduh menyebarkan informasi palsu seputar bencana banjir bandang di kawasan perbatasan Nepal-Tibet. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas akurasi data korban, sekaligus memperlihatkan upaya Beijing mengendalikan narasi di ruang siber.

Bencana yang dipicu runtuhnya bendungan alam akibat longsor pada 26 Agustus lalu itu telah menewaskan lebih dari 900 orang di Nepal dan Tibet, dengan sekitar 4.800 lainnya masih dinyatakan hilang. Angka tersebut menjadikan peristiwa ini salah satu bencana alam paling mematikan di kawasan itu dalam beberapa dekade terakhir.

Biro Perlindungan Keamanan Siber di bawah Kementerian Keamanan Publik China, pada Senin (31/8), mengumumkan sepuluh kasus pelanggaran yang mayoritas berkaitan dengan unggahan media sosial mengenai jumlah korban di Tibet. Beberapa di antaranya mengklaim ribuan orang tewas atau jumlah korban hilang lebih besar dari angka resmi yang dipublikasikan pemerintah, yang baru mencatat 16 tewas dan 546 hilang di wilayah Tibet.

Hukuman yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari penahanan hingga denda, meski rincian spesifik tidak dipublikasikan. Berdasarkan hukum China, penyebar rumor yang dianggap mengganggu ketertiban umum dapat dipenjara hingga 10 hari dan didenda maksimal 1.000 yuan (sekitar Rp2,2 juta). Dalam kasus yang lebih serius, pelaku bisa menghadapi hukuman penjara hingga tujuh tahun jika tindakan mereka menimbulkan konsekuensi berat.

Langkah represif ini tidak berhenti pada penegakan hukum. Kedutaan Besar China di Nepal secara terbuka membantah dua klaim yang beredar di platform X, yakni tuduhan bahwa Beijing gagal memberikan peringatan dini kepada Nepal dan bahwa runtuhnya bendungan alam di sisi perbatasan China menyebabkan kerugian besar di Nepal. Dalam pernyataannya, kedutaan menegaskan bahwa bencana tersebut berdampak pada kedua sisi perbatasan Gyirong-Rasuwagadhi dan menekankan bahwa "tuduhan tidak membantu apa pun; kerja sama menyelamatkan nyawa".

Dalam upaya meredam kritik, Kedutaan Besar China juga merujuk pada temuan para ahli yang menyatakan bahwa titik-titik risiko di kawasan Himalaya "sangat tersebar" dan survei rutin di dataran tinggi tidak bisa selengkap di dataran rendah. Mereka mengklaim telah berbagi informasi penting dengan Nepal secara tepat waktu, meskipun ada keterbatasan teknologi.

Pernyataan ini mendapat sorotan dari pengamat internasional yang menilai bahwa penanganan informasi bencana oleh China kerap kali lebih mengutamakan stabilitas politik daripada transparansi. Di Indonesia, pola serupa juga pernah terjadi dalam beberapa bencana besar, di mana pemerintah cenderung membatasi arus informasi untuk mencegah kepanikan, namun berisiko memicu ketidakpercayaan publik.

Di tengah ketegangan diplomatik, China tetap menunjukkan solidaritasnya. Pada Minggu (30/8), Duta Besar China untuk Nepal, Zhang Maoming, menyerahkan bantuan darurat senilai US$2 juta kepada pemerintah Nepal. Selain itu, Palang Merah China menyumbangkan US$200.000 untuk Dana Bantuan Bencana Perdana Menteri Nepal. Gelombang pertama bantuan logistik—berupa tenda, selimut, kantong tidur, dan perlengkapan P3K—telah tiba di Kathmandu, dikawal oleh empat ahli penyelamatan terowongan dari China.

Langkah Beijing ini memunculkan pertanyaan: apakah penindakan terhadap rumor akan efektif meredam spekulasi, atau justru memicu kecurigaan yang lebih dalam? Di era di mana informasi mengalir cepat melintasi batas, transparansi dan kerja sama internasional—bukan sensor—mungkin menjadi kunci sejati untuk membangun kepercayaan publik.