Mendagri Dorong Pemda Bangun Tradisi Gotong Royong Hadapi Bencana

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjadikan gotong royong sebagai tradisi dalam membantu daerah lain yang tertimpa bencana, sebuah seruan yang menggarisbawahi pentingnya solidaritas di tengah ancaman bencana yang kian kompleks. Dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (28/8), Tito menegaskan bahwa bencana dapat melanda siapa saja tanpa pandang waktu dan tempat, sehingga kegotongroyongan menjadi kunci utama dalam penanganannya.

Indonesia, dengan bentang alam yang didominasi gunung berapi aktif, lautan luas, dan sungai-sungai besar, memiliki risiko bencana yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Kondisi geografis ini, menurut Tito, menuntut adanya kesiapsiagaan kolektif yang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. “Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sini kita memerlukan kegotongroyongan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Seruan ini bukan sekadar retorika. Tito mengapresiasi sejumlah daerah yang telah bergerak cepat menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak, seperti Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Beberapa kepala daerah bahkan turun langsung ke lokasi bencana, sebuah langkah yang dinilainya sebagai wujud nyata solidaritas antardaerah. “Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan (kepala daerah),” tambahnya.

Menariknya, Tito menekankan bahwa bantuan tidak harus selalu dalam skala besar. Ia meyakini bahwa jika dilakukan secara kolektif, sumbangan dari berbagai pemda—baik berupa logistik, personel, maupun dana—akan memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat terdampak. “Solidaritas kita saling membantu antardaerah ketika terjadi bencana ini kiranya dapat menjadi tradisi kita dan itu sangat bermanfaat, jujur sangat bermanfaat bagi daerah-daerah terdampak,” kata Tito.

Di sisi lain, pemerintah pusat terus memperkuat dukungannya. Untuk Sumatera, telah dialokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD), sementara untuk NTT, Presiden memberikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp200 miliar. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri; dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah.

Bagi Indonesia, seruan ini memiliki relevansi yang mendalam. Dengan frekuensi bencana hidrometeorologi yang meningkat akibat perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor, ketahanan daerah menjadi isu strategis. Para pengamat menilai bahwa kolaborasi antardaerah tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga memperkuat jejaring sosial-politik antarprovinsi. Namun, pertanyaan yang menggantung adalah: apakah semangat gotong royong ini akan bertahan ketika sorotan media meredup dan dana bantuan mulai menipis?

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya pada mobilisasi bantuan saat bencana terjadi, melainkan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko. Apakah pemerintah daerah akan berinvestasi lebih dalam pada sistem peringatan dini dan infrastruktur tahan bencana, atau justru terjebak pada pola responsif yang reaktif? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia mampu membangun ketahanan yang sesungguhnya, bukan sekadar tradisi solidaritas yang heroik namun episodik.