Indonesia Desak OKI Tinggalkan Retorika, Waktunya Aksi Nyata Hadapi Israel

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, secara tegas mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera meninggalkan kebiasaan mengeluarkan kecaman dan beralih pada aksi nyata yang terukur dalam menghadapi agresi Israel. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Luar Biasa (KTM-LB) ke-23 OKI yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, Kamis lalu. Desakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan cermin frustrasi negara-negara anggota atas mandulnya resolusi-resolusi OKI selama ini.

Menurut Anis, OKI harus mampu membangun wibawa organisasi melalui langkah konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan yang mudah dilupakan. Ia menegaskan bahwa OKI harus memaksimalkan seluruh mekanisme yang dimiliki untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, termasuk mengkategorikan kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal sebagai aksi terorisme. Sikap ini menjadi penting karena selama ini Israel dinilai lihai memanfaatkan terpecahnya fokus OKI yang kerap disibukkan oleh konflik internal dan perbedaan kepentingan di antara anggotanya.

Dalam forum yang dihadiri para menteri luar negeri negara anggota itu, Indonesia kembali menyoroti rentetan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, mulai dari perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, hingga pembunuhan warga sipil Palestina. Anis, yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono, menilai situasi di Timur Tengah saat ini berada pada titik kritis. Dampak perang regional yang terus berlangsung, menurutnya, telah meluas jauh melampaui batas-batas geografis Timur Tengah, memicu instabilitas ekonomi dan kemanusiaan global.

Di sela-sela KTM-LB, Anis Matta juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menlu Sudan, Palestina, Qatar, serta wakil menlu Turki dan Somalia. Pertemuan-pertemuan ini membahas kerja sama bilateral dan isu-isu regional yang menjadi kepentingan bersama. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara di forum multilateral, tetapi juga aktif membangun koalisi dan konsensus di balik layar untuk memperkuat posisi tawar Palestina. Bagi Indonesia, isu Palestina bukanlah sekadar politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

KTM-LB kali ini juga menghasilkan keputusan penting lainnya, yaitu persetujuan Ismail Ould Cheikh Ahmed, mantan menteri luar negeri Mauritania, sebagai Sekretaris Jenderal OKI yang baru untuk periode 2026-2031. Ia menggantikan Hissein Brahim Taha dari Chad. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan membawa angin segar bagi OKI yang selama ini kerap dikritik karena lamban dan tidak efektif dalam merespons krisis kemanusiaan di Palestina. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan baru ini mampu mengubah OKI menjadi organisasi yang lebih tegas dan berpengaruh di panggung internasional?

Bagi Indonesia, desakan terhadap OKI ini memiliki makna strategis. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia ingin menunjukkan bahwa solidaritas terhadap Palestina harus diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret, bukan hanya retorika. Keberanian Indonesia untuk bersuara lantang di forum OKI juga menjadi sinyal bagi negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara, bahwa isu Palestina tetap relevan dan membutuhkan perhatian serius. Namun, efektivitas OKI ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi para anggotanya dalam menjalankan apa yang telah disepakati, sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah.