Enam Bulan Perang Iran: AS-Israel Gagal Menumbangkan Rezim, Justru Memperkuat Lawan
Baca dalam 60 detik
- Serangan AS-Israel ke Iran pada Februari lalu justru memperkuat rezim yang keras, bukan menumbangkannya.
- Negara-negara Teluk mulai meragukan jaminan keamanan AS dan mencari alternatif, seperti pakta pertahanan baru Saudi dengan Pakistan dan Turki.
- Israel menghadapi isolasi internasional yang meningkat dan erosi dukungan di AS, sementara normalisasi dengan Saudi semakin jauh.

Enam bulan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke Iran dengan ambisi besar untuk merombak tatanan Timur Tengah, hasilnya justru berbanding terbalik dari skenario yang dibayangkan. Alih-alih rezim Teheran runtuh, yang terjadi adalah penguatan posisi Iran di kawasan, sementara kepercayaan terhadap payung keamanan AS mulai goyah di kalangan sekutu Teluk.
Serangan yang dimulai pada 28 Februari itu memang berhasil melumpuhkan sejumlah petinggi militer Iran dan menghantam infrastruktur penting. Namun, rezim Ayatollah tidak hanya bertahan, melainkan menemukan senjata tawar yang efektif: Selat Hormuz. Dengan menutup jalur vital minyak dan gas dunia itu, Iran mampu mengguncang ekonomi global dan memaksa AS menarik diri ke meja perundingan. Gencatan senjata yang disepakati pada April dan kesepakatan Juni yang ditandatangani Trump hanya bertahan beberapa pekan sebelum akhirnya hancur.
Barbara Leaf, mantan asisten menteri luar negeri AS untuk Timur Tengah pada era Biden, menilai bahwa yang muncul dari perang ini adalah "rezim yang mengeras dan sangat radikal". Menurutnya, Iran kini memiliki keyakinan yang tumbuh bahwa mereka bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga mampu memenangkan konfrontasi dan membentuk ulang lanskap regional. "Itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dihadapi," ujarnya.
Kondisi Iran sebelum perang sebenarnya sangat rapuh. Nilai mata uang rial jatuh bebas, memicu protes besar-besaran yang ditumpas berdarah pada Januari dengan ribuan korban jiwa. Serangan 12 hari pada musim panas sebelumnya juga telah menghancurkan banyak fasilitas militer dan nuklir. Namun, setelah invasi AS-Israel, rakyat Iran justru bersatu di balik rezim, dan kepemimpinan yang baru terbentuk dengan cepat mampu mengonsolidasikan kekuasaan. Mereka mengabaikan seruan AS agar bangkit melawan pemerintah.
Penutupan Selat Hormuz menjadi titik balik. Iran menunjukkan bahwa mereka mampu mengganggu pasokan energi global dan menyerang negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pasukan AS. Hal ini memicu kekhawatiran besar di negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang selama puluhan tahun menggantungkan keamanan pada AS. Mereka melihat celah dalam jaminan keamanan Amerika, terutama ketika Iran menyerang instalasi desalinasi air di negara tetangga sebagai balasan atas serangan ke infrastruktur sipil Iran.
Kristian Coates Ulrichsen, pakar Teluk dari Rice University's Baker Institute, menyoroti bahwa perang yang dimulai tanpa tujuan politik yang jelas dan melawan nasihat mitra regional ini akan mengikis kepercayaan pada AS dalam waktu lama. "Tidak ada bukti jelas adanya rencana B ketika serangan awal gagal menjatuhkan rezim Iran," katanya. Langkah Arab Saudi menjalin pakta pertahanan dengan Pakistan dan Turki bulan lalu menjadi sinyal awal bahwa sekutu lama AS mulai mencari alternatif, meskipun Ulrichsen mengakui tidak ada pengganti yang sepadan dengan jaringan keamanan AS.
Sementara itu, Israel berhasil menghantam musuh-musuhnya secara taktis, tetapi gagal meraih kemenangan strategis. Serangan balasan Hizbullah dari Lebanon memicu invasi darat baru dan pendudukan kembali wilayah selatan Lebanon. Namun, biaya yang harus dibayar adalah isolasi internasional yang semakin dalam. Israel dituduh melakukan genosida di Gaza, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan kemanusiaan. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Israel adalah erosi dukungan di AS, yang selama ini menjadi sekutu terdekatnya. Kritik terhadap Israel semakin vokal, bahkan di kalangan Partai Republik, dan lebih dari separuh anggota DPR dari Partai Demokrat memilih untuk memotong bantuan militer.
Normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, yang selama ini menjadi mimpi besar AS dan Israel, kini semakin jauh. Pejabat Saudi menilai kepemimpinan Israel saat ini justru menjadi sumber ketidakstabilan kawasan, sehingga tidak layak menjadi mitra diplomatik. Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi penting. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas Timur Tengah, terutama terkait pasokan energi dan keamanan jalur perdagangan. Ketegangan di Selat Hormuz dapat mempengaruhi harga minyak dunia, yang berdampak langsung pada APBN dan harga energi domestik. Selain itu, Indonesia juga harus mencermati pergeseran aliansi di kawasan, yang bisa membuka peluang kerja sama baru, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Iran akan terus menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekan, dan bagaimana AS merespons dengan kebijakan sanksi yang lebih keras. Sementara itu, negara-negara Teluk mungkin akan semakin memperkuat kerja sama pertahanan regional, dan Israel harus menghadapi kenyataan bahwa dukungan internasionalnya semakin menipis. Satu hal yang pasti: peta Timur Tengah telah berubah, tetapi bukan ke arah yang diinginkan para arsitek perang.



