Mladić Wafat, Luka Bosnia Menganga: Antara Keadilan Hukum dan Narasi Kepahlawanan yang Tak Kunjung Padam

Kepergian Ratko Mladić di balik jeruji penjara Den Haag pekan ini tidak sekadar menutup babak hidup seorang terpidana kejahatan perang. Peristiwa itu justru membuka kembali luka lama Bosnia dan Herzegovina, mempertegas betapa rapuhnya fondasi rekonsiliasi yang selama ini dibangun. Di satu sisi, vonis seumur hidup yang dijatuhkan padanya pada 2017 merupakan kemenangan hukum bagi para korban genosida Srebrenica. Namun di sisi lain, euforia yang meluap di kalangan Serbia Bosnia—dengan nyanyian dan poster wajahnya—menjadi cermin pahit bahwa narasi kebencian dan pemujaan terhadap sang 'jenderal' masih hidup, bahkan di kalangan generasi yang lahir setelah perang usai.

Mladić bukanlah sosok asing bagi sejarah kelam Eropa modern. Sebagai perwira karier Tentara Yugoslavia, ia melesat cepat saat perang Bosnia pecah, memimpin pasukan Serbia Bosnia yang mewarisi gudang senjata dan infrastruktur militer Yugoslavia. Dalam waktu singkat, pasukannya menguasai lebih dari 70 persen wilayah Bosnia, mengepung Sarajevo, dan pada Juli 1995 mengeksekusi sedikitnya 8.000 pria dan anak laki-laki Bosniak di Srebrenica—peristiwa yang oleh pengadilan internasional dan PBB dikategorikan sebagai genosida. Total korban jiwa sepanjang konflik 1992–1995 mencapai lebih dari 100.000 orang, sementara hampir dua juta warga terpaksa mengungsi.

Bagi Dragana M., seorang akademisi yang menyaksikan langsung kehancuran Yugoslavia dari Banja Luka, kematian Mladić membangkitkan memori traumatis yang tak pernah benar-benar hilang. Ia mengingat bagaimana ia dan teman-temannya, yang tidak pernah mempersoalkan etnis, tiba-tiba harus berpisah ketika perang pecah. Dua sahabatnya yang non-Serbia meninggalkan Bosnia pada April–Mei 1992, dan tak lama kemudian ia sendiri harus meninggalkan tanah kelahirannya, diantar orang tuanya ke bus tanpa tahu arah tujuan. Pengalaman pribadi ini menegaskan bahwa perang bukanlah sekadar konflik ideologi, melainkan peristiwa yang merobek tatanan sosial dan kemanusiaan paling dasar.

Yang lebih memprihatinkan, menurut Dragana, adalah bagaimana Mladić terus dipuja sebagai pahlawan oleh banyak orang Serbia Bosnia. Ia bukan sekadar 'orang gila' atau 'tukang daging', melainkan simbol dari kegagalan masyarakat untuk berdamai dengan masa lalunya. Para prajurit dan pemimpin Serbia mengaguminya karena dianggap pemberani dan percaya diri, dan narasi ini diwariskan turun-temurun melalui buku teks sejarah yang menggambarkannya sebagai pendiri Republika Srpska—entitas Serbia di Bosnia—bukan sebagai penjahat perang. Indoktrinasi ini begitu kuat sehingga generasi muda yang lahir setelah perang pun ikut merayakan kematiannya, sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa perang sesungguhnya belum berakhir; ia hanya berpindah medan, dari pertempuran fisik ke pertarungan narasi dan simbol.

Dragana, yang telah meneliti kejahatan massal dan mewawancarai Biljana Plavšić, mantan presiden Republika Srpska yang menjadi satu-satunya perempuan yang didakwa pengadilan internasional, menekankan pentingnya memahami Mladić sebagai manusia, bukan monster. Meski tindakannya keji, ia juga seorang ayah yang putrinya bunuh diri pada 1994. Menggambarkannya sebagai psikopat justru mereduksi tanggung jawab kriminalnya dan mengabaikan struktur militer yang memungkinkan kekejaman itu terjadi. Mladić bukan bekerja sendirian; ia memiliki ribuan pendukung yang menjalankan perintahnya. Oleh karena itu, mencegah tragedi serupa di masa depan menuntut pengakuan atas kesalahan kolektif, bukan sekadar menghukum satu individu.

Keadilan hukum yang diraih melalui vonis pengadilan internasional ternyata tidak serta-merta menghadirkan keadilan moral. Para korban dan keluarga mereka tidak pernah mendengar penyesalan dari Mladić maupun terpidana lainnya. Sebaliknya, mereka harus menyaksikan para pelaku dirayakan sebagai pahlawan. Lebih jauh, pengadilan yang diharapkan menjadi katalis rekonsiliasi justru gagal membendung arus penolakan. Pada 2024, ribuan Serbia Bosnia turun ke jalan di Banja Luka menentang resolusi PBB tentang genosida Srebrenica, dan parlemen entitas tersebut bahkan mengesahkan laporan yang membantah peristiwa itu. Fakta ini menunjukkan bahwa jutaan halaman dokumen pengadilan tidak cukup untuk melawan narasi yang telah tertanam selama puluhan tahun.

Bagi Indonesia, yang memiliki sejarah kelam pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965 dan kerusuhan 1998, kasus Bosnia menawarkan pelajaran berharga. Rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan hanya melalui jalur hukum; ia membutuhkan pengakuan jujur atas masa lalu, pendidikan sejarah yang inklusif, dan kemauan politik untuk melawan revisionisme. Tanpa itu, masyarakat akan terus hidup dalam bayang-bayang trauma, dan generasi mendatang berisiko mengulang kesalahan yang sama. Pertanyaannya, apakah bangsa-bangsa yang pernah terluka—termasuk Indonesia—memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalunya secara utuh, atau akan terus membiarkan luka itu menganga dan diwariskan?