Karhutla Kalteng Makin Parah: 19.992 Titik Panas, Ribuan Hektar Gambut Hangus

Palangka Raya, 28 Agustus 2026 — Kabut asap kembali menyelimuti Kalimantan Tengah seiring meluasnya kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) yang dipicu kemarau panjang. Data IQAir pagi ini menunjukkan indeks kualitas udara (AQI) di ibu kota provinsi mencapai 564, masuk kategori berbahaya, dengan konsentrasi partikel halus PM2.5 sebesar 357,4 µg/m³. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, di mana AQI menyentuh 475 dan PM2.5 mencapai 312 µg/m³.

Angka tersebut bukan sekadar statistik; warga mulai merasakan dampak langsung, terutama gangguan pernapasan. Para relawan di lapangan mengeluhkan sakit tenggorokan akibat paparan asap, sementara layanan kesehatan khusus bagi mereka belum tersedia. Situasi ini menegaskan bahwa karhutla bukan lagi persoalan lokal, melainkan darurat kemanusiaan yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah mencatat 19.992 titik panas sepanjang 1 Januari–22 Agustus 2026. Luas lahan yang terbakar mencapai 4.499,21 hektar, tersebar di 14 kabupaten/kota. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat musim kemarau diprediksi berlangsung hingga Oktober. Analisis satelit Kementerian Kehutanan bahkan menunjukkan luasan karhutla mencapai 7.634,46 hektar, menempatkan Kalteng di peringkat kesembilan nasional.

Pemerintah provinsi telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Namun, upaya pemadaman menghadapi kendala serius: sumber air seperti kanal dan parit mulai mengering. Di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangka Raya, tim pemadam kesulitan menemukan air untuk menjangkau titik api yang terus menjalar di lahan gambut. Kepala BPBPK Kalteng, Ahmad Toyib, meminta tambahan dua hingga tiga helikopter water bombing untuk melengkapi empat unit yang sudah beroperasi, serta 100–200 pompa air untuk memperkuat penanganan darat.

Presiden Prabowo Subianto, saat memimpin rapat koordinasi di Palangka Raya pada 22 Agustus, menegaskan komitmennya: "Segera kirim bantuan armada udara dan peralatan darat yang dibutuhkan. Jangan biarkan api terus meluas hingga mengancam kehidupan masyarakat." Sehari setelah kunjungan tersebut, pemerintah pusat mengumumkan pengiriman 1.000 unit peralatan sumur bor. Namun, relawan seperti Jamalul Insan mengingatkan bahwa sumur bor tanpa mesin pompa dan selang yang memadai tidak akan efektif. "Kami masih mengandalkan mesin milik sendiri," ujarnya, menggambarkan kesenjangan antara bantuan yang dijanjikan dan kebutuhan riil di lapangan.

Penegakan hukum menjadi sorotan. Kepolisian Daerah Kalteng melalui Operasi Aman Nusa II telah menetapkan 13 tersangka dari delapan kasus yang naik ke tahap penyidikan. Empat korporasi, mayoritas perkebunan di Sampit dan Pulang Pisau, tengah didalami keterlibatannya. Namun, organisasi lingkungan menilai pendekatan ini belum menyentuh akar masalah. Janang Palanungkai, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, menegaskan bahwa karhutla adalah hasil interaksi antara faktor iklim dan kerusakan ekologis akibat aktivitas manusia, termasuk korporasi dan proyek strategis nasional. "Penanganan selama ini terlalu berorientasi pada pemadaman, bukan pencegahan," kritiknya.

Data Walhi menunjukkan 32.796 titik api terdeteksi sejak 1 Juli hingga 22 Agustus, dengan perkiraan luas terbakar mencapai 45.000–68.000 hektar. Sementara itu, Save Our Borneo (SOB) memperkirakan area terbakar seluas 10.160 hektar berdasarkan citra satelit Sentinel-2, dengan Palangka Raya sebagai wilayah terparah (2.346 hektar) dan Katingan menyusul (2.223 hektar). Muhammad Habibi, Direktur Eksekutif SOB, menekankan bahwa gambut yang kering akibat kanalisasi dan kehilangan vegetasi alami menjadi bahan bakar sempurna. "Selama gambut tetap kering dan rusak, sementara penyebab serta kepentingan di balik kebakaran tidak ditelusuri secara menyeluruh, kebakaran akan terus berulang," katanya.

Bagi Indonesia, bencana ini bukan sekadar isu lingkungan. Asap lintas batas berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan bahkan hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Pertanyaan yang menggantung: akankah bantuan 1.000 sumur bor dan tambahan helikopter cukup untuk memadamkan api, atau justru menjadi pengalih perhatian dari kebutuhan mendesak untuk mereformasi tata kelola gambut? Jawabannya akan menentukan apakah Kalimantan Tengah akan terus menjadi langganan bencana tahunan atau mampu bangkit dengan strategi pencegahan yang sesungguhnya.