Selat Hormuz Masih Membara: 400 Kapal dan 6.000 Pelaut Terjebak, Rantai Pasok Global Terancam

Enam bulan setelah konflik Timur Tengah memanas, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mencatat sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih belum bisa meninggalkan kawasan Teluk, menjadikan Selat Hormuz sebagai titik paling rawan bagi pelayaran global. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, mengungkapkan bahwa meskipun sebagian kapal telah berhasil keluar, mayoritas awak kapal masih hidup dalam ketidakpastian dan risiko tinggi sejak konflik dimulai pada 28 Februari lalu.

Dominguez menyebut situasi di Selat Hormuz—jalur yang dilalui seperlima perdagangan minyak dunia—masih jauh dari kata selesai. Badan PBB itu telah memverifikasi sedikitnya 70 serangan terhadap kapal internasional, yang menewaskan 19 pelaut. Angka ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan pelayaran bukan sekadar retorika, melainkan realitas berdarah yang terus berulang.

Gangguan di jalur strategis ini tidak hanya berhenti pada nasib para pelaut. Dominguez menekankan bahwa rantai pasokan bahan bakar dan pupuk—dua komoditas vital bagi industri dan pertanian—mengalami dampak yang sangat serius. Ketika kapal pengangkut tidak bisa melintas, harga energi global berpotensi melonjak, dan kelangkaan pangan bisa meluas ke negara-negara berkembang yang paling rentan.

Upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan tampaknya belum membuahkan hasil. Pada Juni lalu, Amerika Serikat dan Iran sempat menandatangani nota kesepahaman damai dan memulai negosiasi menuju kesepakatan akhir. Namun, pembicaraan tersebut macet di tengah jalan karena perbedaan pandangan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kebuntuan ini membuat rute pelayaran yang menjadi urat nadi ekonomi global tetap menjadi zona berbahaya.

Bagi Indonesia, krisis ini memiliki dua sisi yang mengkhawatirkan. Pertama, sebagai negara pengimpor minyak mentah, setiap gejolak di Selat Hormuz berpotensi menaikkan harga energi domestik dan menekan anggaran negara. Kedua, ribuan WNI yang bekerja sebagai pelaut di kapal asing ikut menjadi korban ketidakpastian ini. Mereka adalah bagian dari 6.000 pelaut yang terjebak, menghadapi risiko keselamatan yang tidak bisa diabaikan.

Dominguez mendesak adanya "kemauan politik baru" dari negara-negara anggota dan industri pelayaran untuk memulihkan kebebasan navigasi. Namun, tanpa kesepakatan yang konkret, skenario terburuk—eskalasi serangan dan blokade total—masih membayangi. Pertanyaannya, akankah komunitas internasional mampu menekan kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan sebelum krisis kemanusiaan dan ekonomi ini semakin dalam?