Krisis Obat Kanker di Nepal: Pasien Terjebak Harga Selangit, Pemerintah Dinilai Tutup Mata

Pasien kanker di Nepal harus merogoh kocek hingga puluhan kali lipat dari harga normal untuk mendapatkan obat kemoterapi berbasis platinum seperti carboplatin, cisplatin, dan oxaliplatin. Obat-obatan tersebut nyaris tidak tersedia di apotek rumah sakit milik pemerintah, memaksa keluarga pasien membelinya dari apotek swasta atau bahkan pasar gelap dengan harga yang melambung tinggi.

Kondisi ini bermula sekitar enam bulan lalu ketika harga bahan baku obat melonjak akibat konflik di Asia Barat. Para importir menghentikan pengiriman karena harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dinilai tidak lagi menutup biaya produksi. Akibatnya, pasokan obat kemoterapi ke rumah sakit-rumah sakit negara terputus, dan pasien yang tidak bisa menunda pengobatan terpaksa mencari alternatif dengan biaya sendiri.

Di Bharatpur Cancer Hospital, salah satu pusat rujukan kanker di Nepal, para dokter mengaku tidak bisa menjamin kualitas obat yang dibawa sendiri oleh keluarga pasien. "Pasien membawa obat dari luar, tetapi kami tidak yakin dengan kualitasnya," ujar Dr. Uttam Nepal, pelaksana tugas direktur eksekutif BP Koirala Memorial Cancer Hospital. Beberapa obat yang dibeli dari pasar gelap bahkan dilaporkan tidak memiliki hologram, segel rusak, atau label sobek, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan efektivitasnya.

Dampak paling berat dirasakan pasien dari keluarga miskin. Dr. Guru Sharan Shah, kepala departemen onkologi medis di Bharatpur Cancer Hospital, menuturkan bahwa banyak pasien terpaksa meminjam uang atau menggadaikan rumah dan tanah untuk membayar pengobatan. Bahkan pasien yang memiliki asuransi kesehatan pun harus mengeluarkan biaya besar karena obat tidak tersedia di rumah sakit rujukan pemerintah.

Kelangkaan ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah membiarkan impor obat dengan harga di atas HET berlangsung. Seorang dokter di Bharatpur Cancer Hospital yang enggan disebut namanya mengatakan, "Pemerintah pasti tahu para pedagang mengimpor obat dengan harga lebih tinggi dan membayar pajak. Mungkin mereka menutup mata karena takut mendapat reaksi negatif jika harga obat dinaikkan." Sementara itu, importir seperti Prime Life Care International menyatakan pabrikan obat telah berhenti menjual dengan harga lama, sehingga stok yang ada di pasar pasti diimpor dengan biaya lebih tinggi.

Krisis ini juga menyoroti ketergantungan Nepal pada obat impor. Sebagian besar obat kemoterapi tidak diproduksi di dalam negeri karena teknologi yang mahal dan HET yang tidak menguntungkan. Dr. Sudip Shrestha, ketua eksekutif Nepal Cancer Hospital and Research Centre, menegaskan bahwa jika harga disesuaikan tepat waktu, pasien tidak akan dipaksa membayar harga yang tidak masuk akal. Pihak rumah sakit bahkan telah meminta bantuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengatasi kelangkaan ini.

Bagi Indonesia, kisah Nepal menjadi pelajaran berharga. Meskipun sistem kesehatan Indonesia lebih besar, masalah serupa bisa muncul jika kebijakan HET obat tidak selaras dengan dinamika pasar global. Indonesia juga mengimpor sebagian besar bahan baku obat, sehingga fluktuasi harga internasional atau gangguan rantai pasok dapat berdampak langsung pada ketersediaan obat esensial. Pengalaman Nepal menunjukkan bahwa keterlambatan penyesuaian harga dapat memicu pasar gelap dan membahayakan keselamatan pasien.

Pemerintah Nepal melalui Departemen Administrasi Obat mengaku sedang menyiapkan proposal penyesuaian harga, namun prosesnya masih panjang karena harus melalui persetujuan kabinet dan diterbitkan dalam lembaran negara. "Kami akan segera menyelesaikannya," kata Sachita Joshi, pejabat informasi departemen tersebut. Namun, tanpa kepastian waktu, pasien kanker di Nepal harus terus bertahan di tengah ketidakpastian. Pertanyaannya, akankah pemerintah bergerak cepat sebelum semakin banyak nyawa melayang?