Amnesti Politik Thailand Berlaku, tetapi Kasus Penghinaan Raja Tetap Dikecualikan

Pemerintah Thailand resmi memberlakukan undang-undang amnesti politik yang mencakup pelanggaran sejak dua dekade terakhir, namun kasus-kasus serius seperti penghinaan terhadap monarki—yang dikenal dengan istilah lese majeste—tetap berada di luar cakupan kebijakan ini. Langkah ini diambil di tengah upaya rekonsiliasi nasional, tetapi langsung menuai kritik karena dianggap tidak mampu menjembatani perpecahan politik yang sudah mengakar.

Undang-Undang Promosi Masyarakat Damai, yang disahkan parlemen pada Juli lalu dan dimuat dalam Lembaran Negara akhir pekan ini, memberikan kewenangan kepada komite yang dipimpin perdana menteri untuk menentukan siapa saja yang memenuhi syarat mendapat amnesti. Komite tersebut dijadwalkan menggelar pertemuan pertama dalam 30 hari ke depan, meski durasi proses seleksi belum diumumkan secara resmi.

Regulasi ini mencakup berbagai tindak pidana terkait aktivitas politik yang terjadi sejak 1 Januari 2005 hingga 15 Juli 2025. Selain membebaskan narapidana yang masih menjalani hukuman, amnesti juga menghentikan penyelidikan dan penuntutan, menghapus perkara yang belum diputus, serta membersihkan catatan kriminal bagi mereka yang memenuhi kriteria. Namun, di luar lese majeste, amnesti juga mengecualikan kasus korupsi dan kejahatan yang mengakibatkan kematian atau luka berat.

Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand, yang mengatur tentang penghinaan terhadap raja, memang menjadi instrumen hukum yang kontroversial. Ketentuan ini tidak hanya menjerat mereka yang menyukai unggahan di media sosial, tetapi juga membuka peluang bagi siapa pun—bukan hanya pihak kerajaan atau aparat—untuk melaporkan dugaan pelanggaran, yang kerap berujung pada penahanan selama proses hukum berjalan. Hukuman bagi yang terbukti bersalah bisa mencapai 15 tahun penjara, dan para kritikus menilai pasal ini kerap digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat politik.

Gelombang demonstrasi pro-demokrasi yang dipimpin mahasiswa sejak 2020 memang menuntut revisi Pasal 112, namun bukannya mendapat respons, para pengunjuk rasa justru menjadi sasaran pasal tersebut. Organisasi Thai Lawyers for Human Rights mencatat lebih dari 290 orang, sebagian besar aktivis mahasiswa, telah didakwa melanggar Pasal 112 sejak awal 2020. Hingga Juli lalu, setidaknya 54 orang masih mendekam di penjara terkait kasus politik, tetapi hanya sekitar 10 dari mereka yang diperkirakan bakal memperoleh manfaat dari amnesti ini karena sisanya terjerat tuduhan lese majeste.

Keengganan untuk menyentuh Pasal 112 mencerminkan watak konservatif mesin negara Thailand yang sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang dianggap mengancam status monarki. Konflik politik di negeri Gajah Putih ini memang tak lepas dari sosok mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan melalui kudeta militer pada 2006. Kebijakan populisnya yang pro-rakyat kecil berhasil merebut hati pemilih kelas bawah, tetapi gayanya yang tegas dan populer justru memicu perpecahan mendalam dengan elite perkotaan, kelompok royalis, dan militer.

Ketegangan itu kerap meledak dalam bentuk protes berdarah dan gejolak politik setiap kali kubu Thaksin kembali berkuasa, sementara Thaksin sendiri memilih hidup di pengasingan. Bagi Indonesia, dinamika politik Thailand ini relevan mengingat kedua negara sama-sama berada dalam kawasan yang rawan gejolak politik. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa amnesti yang parsial—tanpa menyentuh akar masalah seperti Pasal 112—berisiko meninggalkan luka lama yang bisa kembali terbuka. Pertanyaannya, akankah langkah ini benar-benar membawa rekonsiliasi, atau justru menjadi pemicu ketegangan baru di masa depan?