Krisis Air dan Kasta: Ketika Panas Ekstrem Memperdalam Diskriminasi di Pedesaan India
Baca dalam 60 detik
- Gelombang panas yang makin ekstrem di Bundelkhand, India, memperparah kelangkaan air dan memicu ketegangan sosial yang berakar pada sistem kasta.
- Warga Dalit kerap harus menunggu hingga kasta dominan selesai menggunakan pompa air, bahkan menghadapi kekerasan saat memperebutkan akses air bersih.
- Para peneliti menilai perubahan iklim bertindak sebagai pengganda ancaman, memperkuat ketidakadilan struktural yang sudah lama ada.

Di tengah terik matahari yang menyengat di Bundelkhand, India utara, Mamta, seorang ibu berusia 40 tahun, harus berjalan berkali-kali bolak-balik hanya untuk mendapatkan air bersih. Namun, hambatan terbesarnya bukanlah panas yang mencapai 40 derajat Celsius, melainkan tembok sosial yang telah lama membelenggu komunitasnya. Sebagai bagian dari kasta Dalit, Mamta harus menunggu hingga anggota kasta dominan selesai menggunakan pompa tangan sebelum ia dapat mengisi embernya.
Bundelkhand, wilayah semi-kering yang membentang di Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh, memang dikenal rawan kekeringan. Data menunjukkan suhu di kawasan ini terus meningkat, bahkan mendekati 48 derajat Celsius dalam beberapa musim panas terakhir. Kondisi ini diperparah oleh minimnya cadangan air tanah akibat batuan keras di dataran tinggi, serta curah hujan yang tidak menentu. Pemerintah telah mengucurkan berbagai program konservasi, tetapi kenyataannya, keran air yang dipasang di desa Mamta sudah kering selama dua tahun, memaksa sekitar seribu penduduk bergantung pada beberapa pompa tangan.
Ketika sumber daya semakin langka, persaingan pun semakin tajam. Menurut Mitashi Singh dari Centre for Science and Environment, konflik air sebenarnya bukan hal baru. Yang berubah adalah peran suhu ekstrem dalam memperparah kelangkaan dan mengintensifkan ketegangan yang sudah membara. Bagi warga Dalit, akses terhadap air bukan sekadar masalah teknis, melainkan cermin dari diskriminasi yang terus berlanjut. Mamta mengaku sering kali harus menunggu berjam-jam, bahkan sampai kasta dominan meninggalkan pompa, sebelum ia berani mendekat. Ia juga menyaksikan bagaimana sebagian warga kasta atas menyiramkan air ke pompa setelah ia gunakan, sebagai ritual "pembersihan" yang telah berlangsung puluhan tahun.
Kisah serupa datang dari Shiv, warga Shahjahanpur yang berjarak sekitar 50 kilometer. Ia menuturkan bahwa keluarganya harus rela menunggu berjam-jam untuk satu ember air minum, meski orang tuanya kehausan, karena takut memicu konfrontasi. Ketegangan ini bahkan pernah berujung pada kekerasan. Tiga tahun lalu, ibu Shiv, Parmi Devi, mengaku dipukuli dan dilempar ke tanah oleh anggota kasta dominan setelah bertengkar di pompa air. Laporan polisi telah diajukan, namun hingga kini tak ada satu pun tersangka yang ditahan.
Organisasi non-profit Dalit Dignity and Justice Centre (DDJC) mencatat bahwa sebagian besar pengaduan yang mereka terima selama bulan Mei dan Juniโpuncak musim panasโberkaitan dengan sengketa air. Kuldeep Singh Baudh dari DDJC menegaskan bahwa untuk memahami dampak panas ekstrem, kita harus melihat dari perspektif komunitas yang paling terpinggirkan. Namun, pejabat setempat membantah adanya diskriminasi kasta dalam akses air. Kantor District Magistrate Rajesh Kumar Pandey menyatakan tidak ada satu pun kasus diskriminasi yang terbukti, dan menunjuk pada program pemerintah seperti Jal Jeevan Mission yang bertujuan menyediakan air pipa untuk setiap rumah tangga pedesaan.
Di tengah perdebatan ini, para ahli mengingatkan bahwa solusi teknis saja tidak cukup. Mukul Sharma, peneliti politik lingkungan dan kasta, menyebut perubahan iklim sebagai "pengganda ancaman" yang memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Menurutnya, menambah pasokan air tidak akan menyelesaikan masalah jika kasta masih menentukan siapa yang berhak menggunakannya. Pandangan ini relevan bagi Indonesia, yang juga menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sumber daya air di tengah perubahan iklim. Meski tidak ada sistem kasta, kesenjangan akses air antara kelompok kaya dan miskin kerap terjadi, terutama di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur dan sebagian Jawa.
Pertanyaan yang menggantung adalah: akankah pemerintah dan masyarakat mampu memutus lingkaran setan antara kelangkaan air dan diskriminasi sosial? Atau justru krisis iklim akan semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan yang sudah mengakar? Jawabannya mungkin terletak pada keberanian untuk mengakui bahwa masalah ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan sosial.



