Brunei Gencarkan Program Padi Hibrida dengan Dukungan China: Target Swasembada Beras ASEAN

Bandar Seri Begawan — Brunei resmi memulai program pendampingan ahli selama satu tahun yang melibatkan tenaga teknis dari China untuk memperkuat kapasitas pemuliaan padi dan produksi benih hibrida. Inisiatif yang digagas Departemen Pertanian dan Agrifood Brunei ini berlangsung sejak 18 Agustus 2026 hingga 17 Agustus 2027, dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang negara tersebut untuk mencapai swasembada beras di tengah tantangan ketahanan pangan kawasan.

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan peneliti lokal, tetapi juga membuka jalan bagi pendirian pusat riset padi hibrida di Brunei. Dengan dukungan China, negara kecil di Kalimantan itu berupaya mengadopsi teknologi pertanian yang selama ini dikuasai oleh negara-negara maju. Langkah ini dinilai sebagai respons atas ketergantungan impor beras yang masih tinggi, sekaligus upaya memperkuat posisi Brunei dalam peta ketahanan pangan ASEAN.

Menurut laporan Borneo Bulletin yang dikutip Xinhua, program ini merupakan bagian dari kesepakatan kerja sama teknis yang lebih luas antara Brunei dan China. Meski detail anggaran tidak dipublikasikan, kehadiran ahli China di Brunei menunjukkan adanya transfer pengetahuan yang signifikan, terutama dalam teknik pemuliaan padi hibrida yang mampu meningkatkan produktivitas hingga 20-30 persen dibandingkan varietas konvensional.

Bagi Indonesia, langkah Brunei ini menjadi pengingat bahwa persaingan ketahanan pangan di kawasan semakin ketat. Indonesia sendiri telah memiliki program serupa melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga riset internasional, namun percepatan adopsi teknologi padi hibrida masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan benih berkualitas dan infrastruktur riset yang belum merata. Keberhasilan Brunei dalam menjalin kemitraan dengan China dapat menjadi model bagi negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat kemandirian pangan tanpa harus bergantung pada impor jangka panjang.

Para pengamat pertanian menilai bahwa kerja sama semacam ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Brunei, yang memiliki lahan pertanian terbatas, perlu mengoptimalkan teknologi untuk memaksimalkan hasil panen. Dengan adanya pusat riset padi hibrida, Brunei berpeluang menjadi hub penelitian padi di kawasan Borneo, yang juga dapat bermanfaat bagi wilayah Indonesia bagian timur yang berbatasan langsung.

Namun, tantangan tetap ada. Adopsi teknologi hibrida memerlukan investasi besar, baik untuk infrastruktur maupun pelatihan. Selain itu, keberlanjutan program bergantung pada komitmen politik dan pendanaan jangka panjang. Brunei tampaknya serius, mengingat program ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

"Kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional, sekaligus membuka peluang riset yang lebih luas bagi para ilmuwan kita," demikian pernyataan yang disampaikan pejabat Departemen Pertanian dan Agrifood Brunei kepada media lokal.

Ke depan, keberhasilan program ini akan diukur dari seberapa cepat Brunei mampu memproduksi benih hibrida secara mandiri dan mengadopsinya di tingkat petani. Pertanyaan yang menggantung: apakah negara-negara ASEAN lain, termasuk Indonesia, akan mengikuti jejak Brunei dalam memperkuat kolaborasi teknologi pertanian dengan China? Atau justru akan mencari mitra alternatif untuk mengurangi ketergantungan geopolitik? Jawabannya akan menentukan peta ketahanan pangan kawasan dalam dekade mendatang.