Kontroversi Guru Besar Peking: Pekerjaan Serabutan Disebut 'Bentuk Kesejahteraan', Warganet Murka

Gelombang kemarahan melanda jagat maya China setelah seorang profesor ekonomi terkemuka dari Universitas Peking menyebut pekerjaan serabutan atau gig work sebagai "bentuk kesejahteraan". Pernyataan Zhang Dandan, yang juga menjabat sebagai wakil dekan di National School of Development, langsung menjadi bahan perbincangan hangat dan menuai kecaman publik yang meluas.

Dalam sebuah diskusi tentang perlindungan sosial bagi pekerja serabutan di acara finansial populer "Let's Talk" pekan lalu, Zhang berargumen bahwa dari perspektif ekonomi ketenagakerjaan, "fleksibilitas itu sendiri adalah bentuk kesejahteraan". Ia menjelaskan bahwa pekerja tetap menukar fleksibilitas jadwal dengan pensiun dan tunjangan lain, sementara pekerja fleksibel justru mendapatkan kendali lebih besar atas waktu mereka, meski dengan perlindungan sosial yang lebih lemah.

Komentar tersebut memicu reaksi keras dari warganet yang menuduh Zhang tidak peka terhadap realitas pahit ekonomi gig. Banyak yang menilai pernyataan itu seperti "menabur garam di luka" bagi mereka yang hidup tanpa keamanan kerja. Seorang pengguna Weibo menulis, "Komentar dari para ahli seperti ini sama saja dengan menggosokkan garam ke luka orang-orang yang tidak memiliki keamanan kerja."

Kontroversi ini menyentuh saraf sensitif di tengah melambatnya ekonomi China yang membuat pekerjaan tetap penuh waktu semakin sulit didapat. Pusat Penelitian Bentuk Ketenagakerjaan Baru China memperkirakan jumlah pekerja fleksibel—mereka yang tidak memiliki kontrak penuh waktu permanen—akan naik menjadi 320 juta tahun ini dari 280 juta pada 2025. Angka tersebut mewakili sekitar 44% dari angkatan kerja perkotaan China, atau setara dengan total populasi Amerika Serikat.

Para ahli industri memperingatkan bahwa meningkatnya pekerjaan serabutan, di mana pengusaha tidak diwajibkan membayar iuran jaminan sosial, memperbesar risiko jangka panjang bagi sistem kesejahteraan dan pensiun China yang sudah terbebani. Komentator nasionalis terkemuka, Hu Xijin, mantan editor surat kabar Global Times yang didukung negara, menyebut pernyataan Zhang "mengejutkan" dan "tidak dapat diterima". Dalam akun Weibo-nya, Hu menulis bahwa Zhang "telah membayar harga atas reputasinya karena berbicara seperti ini, dan tanggung jawab ada padanya". Ia menambahkan bahwa Zhang seharusnya "merespons opini publik, menjelaskan jika perlu, dan meminta maaf jika memang pantas".

Menariknya, di tengah kecaman, sebagian warganet justru membela Zhang dengan menunjukkan bahwa karier akademisnya selama ini banyak menyoroti perjuangan pekerja serabutan dan mengadvokasi jaminan sosial mereka. Tahun lalu, Zhang mencatat bahwa pekerja on-demand mencakup sekitar 31% dari angkatan kerja di sektor manufaktur China. Pada musim puncak, proporsi itu bisa naik hingga 80% untuk pabrik-pabrik besar dengan lebih dari 10.000 pekerja.

Namun, pembingkaian Zhang tentang "fleksibilitas" sebagai sebuah keuntungan tetap dianggap tidak sensitif. Seorang pengguna lain menyoroti tekanan tanpa henti yang dihadapi pengemudi pengiriman dan kurir: "Setiap hari, mereka berlomba melawan algoritma platform dengan segala cara, tanpa istirahat... [pekerjaan fleksibel] justru merupakan pilihan yang paling tidak bisa dihindari, bukan sebuah preferensi."

Kontroversi ini juga relevan bagi Indonesia, di mana fenomena pekerja serabutan berbasis aplikasi juga tumbuh pesat. Platform seperti Gojek, Grab, dan ShopeeFood telah menyerap jutaan pekerja, namun perlindungan sosial bagi mereka masih menjadi perdebatan. Pemerintah Indonesia tengah berupaya merancang skema jaminan sosial yang lebih inklusif, namun tantangannya serupa: bagaimana menyeimbangkan fleksibilitas yang diinginkan pekerja dengan kebutuhan akan kepastian pendapatan dan perlindungan kesehatan.

Ke depan, perdebatan di China ini menjadi pengingat bahwa di balik jargon "fleksibilitas" terdapat dilema kebijakan yang kompleks. Apakah pasar tenaga kerja modern benar-benar memberi pilihan, atau justru memaksa pekerja ke dalam jurang ketidakpastian? Pertanyaan ini layak direnungkan, tidak hanya oleh para pembuat kebijakan di China, tetapi juga di Indonesia yang sedang bergulat dengan transformasi ekonomi digital.