Gelombang PHK AI di China: Antara Efisiensi Ekonomi dan Ancaman Sosial

Ketika bos Fei Zhaojun bertanya apakah kecerdasan buatan (AI) bisa menggantikan programmer, dua minggu kemudian ia dan 160 rekannya di Beijing kehilangan pekerjaan. Peristiwa ini bukan kasus terisolasi; ini adalah gambaran nyata bagaimana AI, dengan dukungan penuh kebijakan pemerintah, sedang mengubah lanskap pasar tenaga kerja China secara fundamental.

China berada di garda terdepan adopsi AI, dengan pemerintah gencar mendorong penggunaan aplikasi AI dan robotika di berbagai bidang kehidupan. Dampaknya mulai terasa: dari programmer, penulis skrip, hingga pekerjaan fisik, banyak yang tergeser atau hidup dalam ketakutan akan digantikan mesin. Fenomena ini memicu kekhawatiran para ekonom bahwa produktivitas yang meningkat justru bisa menggerus kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Menurut Shujing He, analis senior di firma riset Plenum yang berbasis di Beijing, sentimen anti-AI di China jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. "Sebagian besar orang tampak positif, netral, atau sedikit tertarik pada AI," ujarnya. Ia menambahkan, mereka yang khawatir akan digantikan atau sudah meninggalkan tempat kerja tradisional justru antusias mencoba bisnis berbasis AI. "Tingkat minatnya luar biasa."

Fenomena ini tidak hanya melanda pekerja teknologi. Du Qinchun, penerjemah paruh waktu di Chengdu, kini membantu melatih model AI untuk menerjemahkan. Meski pekerjaannya bertambah untuk sementara, ia mengakui pendapatan di industri itu telah terpotong lebih dari separuh dibandingkan beberapa tahun lalu. Tren ini bahkan membuat program studi bahasa asing di perguruan tinggi mulai ditinggalkan, seiring meluasnya penggunaan alat penerjemah bertenaga AI.

Di sektor industri, robot humanoid mulai digunakan untuk menyortir paket di pusat pos, meski masih skala kecil. Robot pengantar makanan juga semakin populer, mengancam mata pencaharian jutaan kurir. Sementara itu, industri drama pendek China yang dulu padat karya kini banyak beralih ke AI untuk produksi, menyebabkan penurunan drastis jumlah produksi.

Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyoroti bahwa perempuan menghadapi risiko kehilangan pekerjaan lebih tinggi akibat AI, karena mereka banyak bekerja di bidang yang mudah diotomatisasi seperti perakitan elektronik, dan kurang terwakili di bidang sains dan teknologi. Ini menambah dimensi ketidaksetaraan gender dalam transisi digital.

Pemerintah China, melalui inisiatif "AI Plus" dan rencana lima tahun hingga 2030, bertujuan mengintegrasikan AI ke berbagai industri untuk memenangkan persaingan teknologi dengan Amerika Serikat. Zilan Qian, asisten peneliti di Oxford China Policy Lab, menilai hal ini membuat AI merambah berbagai sektor lebih cepat dibandingkan negara lain. Namun, di tengah perlambatan ekonomi dan lesunya konsumsi akibat kekhawatiran kehilangan pekerjaan, dampak AI bisa menjadi pedang bermata dua.

Eswar Prasad, profesor ekonomi di Cornell University, memperingatkan bahwa meski AI dapat meningkatkan produktivitas, dampaknya terhadap lapangan kerja bisa sangat disruptif. "Ini dapat memperburuk masalah pertumbuhan lapangan kerja dan berdampak buruk pada stabilitas sosial," katanya. Perusahaan teknologi besar China, seperti halnya pesaing mereka di AS, telah memangkas puluhan ribu pekerjaan, sebagian karena AI. Tingkat pengangguran perkotaan bertahan di sekitar 5%, tetapi untuk usia 16-24 tahun angkanya hampir tiga kali lipat.

Namun, ada harapan di tengah kekhawatiran. Xuenan Cao, profesor di San Francisco Bay University, berpendapat bahwa otomatisasi dapat mengimbangi menyusutnya angkatan kerja akibat populasi yang menua. "Alih-alih murni ancaman, otomatisasi bisa menjadi solusi parsial," ujarnya. Beberapa pekerja seperti Wang Zhicheng, mantan penulis skrip yang kini membuat buku anak-anak, justru melihat AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. "Manusia tetap pengambil keputusan," tegasnya.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pelajaran berharga. Dengan populasi muda yang besar dan pasar tenaga kerja yang dinamis, Indonesia perlu menyiapkan strategi menghadapi era AI. Apakah kita akan mengikuti jejak China dengan adopsi masif, atau mengambil pendekatan lebih hati-hati dengan fokus pada perlindungan pekerja? Pertanyaan ini menuntut jawaban dari para pemangku kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat sipil. Ke depan, keseimbangan antara inovasi dan perlindungan sosial akan menjadi kunci.