Kamboja Tegaskan Perang Lawan Judi Online dan Penipuan Digital Bukan Sekadar Citra

Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa operasi besar-besaran memberantas penipuan berbasis teknologi bukanlah agenda sementara atau sekadar upaya memperbaiki citra di mata internasional. Penegasan ini disampaikan menjelang digelarnya Konferensi Internasional Pemberantasan Penipuan Daring (ICCOS 2026) di Phnom Penh pada 23-24 September mendatang, yang akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, aparat penegak hukum, serta pelaku industri teknologi dan keuangan dari berbagai negara.

Otoritas anti-penipuan Kamboja, melalui Sekretariat Komisi Pemberantasan Penipuan Berbasis Teknologi (CCTC), menyatakan bahwa negeri ini tidak akan menjadi surga atau pangkalan operasional bagi jaringan kriminal. Mereka menyebut pemberantasan ini sebagai tanggung jawab berkelanjutan, ibarat rutin membersihkan rumah sendiri, bukan aksi dadakan yang digelar demi panggung internasional.

Data yang dirilis CCTC menunjukkan skala operasi yang masif sepanjang Juli 2025 hingga Juli 2026. Sebanyak 751 lokasi dirazia atau diselidiki, dengan 605 di antaranya disegel. Sebanyak 388 kasus melibatkan 4.147 tersangka dari 27 negara telah dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, dari 195 kasino berizin yang diperiksa, 20 izin dicabut dan 29 lainnya dibekukan. Sebanyak 21.666 warga asing dari 38 negara juga diproses untuk dipulangkan, dengan warga China, Vietnam, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, dan India mendominasi.

Menariknya, dalam pesan terbarunya, CCTC tidak lagi berfokus pada angka-angka penindakan, melainkan menekankan strategi jangka panjang. Mereka ingin menunjukkan bahwa tantangan Kamboja tidak lagi diukur dari jumlah lokasi yang digerebek, tetapi dari kemampuan membongkar jaringan yang melintasi batas negara dan memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), deepfake, dan mata uang kripto.

Konferensi ICCOS 2026 sendiri akan mengusung tema "Bertindak Bersama untuk Memutus Rantai dan Memberantas Penipuan Daring". Perdana Menteri Hun Manet dijadwalkan membuka acara tersebut. Agenda utama konferensi mencakup pembahasan mengenai evolusi jaringan penipuan, peningkatan berbagi informasi antarnegara, kerja sama penegakan hukum lintas batas, penyelidikan keuangan, serta penguatan kerangka hukum dan perlindungan korban.

"Kamboja bukan surga, bukan tempat aman, dan tidak akan membiarkan wilayahnya menjadi basis operasional jaringan penipuan kriminal," demikian pernyataan resmi otoritas anti-penipuan Kamboja.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban maupun pelaku dalam kasus penipuan daring di Kamboja. Data repatriasi menunjukkan Indonesia termasuk dalam kelompok terbesar yang dipulangkan. Hal ini menegaskan perlunya kerja sama regional yang lebih erat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam edukasi publik mengenai literasi digital dan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan yang mencurigakan di luar negeri.

Pemerintah Kamboja berencana melakukan kampanye komunikasi domestik dan internasional sebelum, selama, dan setelah konferensi. Kegiatan pasca-konferensi akan mencakup sosialisasi hasil pertemuan, konferensi pers, dan edukasi publik berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital. Langkah ini menunjukkan keseriusan mereka untuk tidak berhenti pada seremoni belaka.

Namun, klaim bahwa operasi ini "bukan sementara" dan "bukan untuk pamer" hanya akan teruji setelah konferensi usai. Keberlanjutan penuntutan, penghentian infrastruktur keuangan dan teknologi di balik operasi penipuan, serta perlindungan korban akan menjadi indikator utama. Apakah Kamboja mampu membuktikan komitmennya di mata dunia, atau justru kembali menjadi sorotan karena praktik lama yang belum tuntas? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.