Jajak Pendapat: 71% Warga Jepang Khawatir Kesehatan Fiskal Usai Pemangkasan Pajak, Popularitas Kabinet Takaichi Anjlok

Survei terbaru Kyodo News mengungkapkan kekhawatiran mendalam publik Jepang terhadap kondisi fiskal negara setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan rencana pemangkasan sementara pajak konsumsi untuk bahan pangan. Sebanyak 71,7% responden menyatakan khawatir atau agak khawatir jika kebijakan tersebut direalisasikan, sementara tingkat kepuasan terhadap kabinet merosot ke titik terendah sejak Takaichi berkuasa.

Jajak pendapat yang dilakukan melalui sambungan telepon pada akhir pekan lalu mencatat tingkat persetujuan terhadap Kabinet Takaichi turun 3,5 poin persentase menjadi 50,2% dibandingkan survei Juli. Angka ini menjadi yang terendah sejak ia menjabat tahun lalu, meskipun secara absolut masih tergolong tinggi. Sementara itu, tingkat ketidaksetujuan naik tipis menjadi 33,9%.

Kebijakan andalan Takaichi untuk memangkas tarif pajak konsumsi makanan dan minuman dari 8% menjadi 1% dinilai sebagai upaya meringankan beban rumah tangga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, langkah ini memicu kekhawatiran akan membengkaknya defisit anggaran di saat Jepang sudah memiliki rasio utang terburuk di antara negara-negara maju. Tekanan fiskal ini juga tercermin dari imbal hasil obligasi pemerintah yang meningkat dan pelemahan yen.

Di tengah penurunan popularitas, Takaichi juga menghadapi sorotan terkait sikapnya pada peringatan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Ia menghindari penggunaan kata "penyesalan" dalam pidatonya, berbeda dengan pendahulunya Shigeru Ishiba yang menjadi perdana menteri pertama dalam 13 tahun yang menggunakan kata tersebut. Sebanyak 47,8% responden mendukung keputusan itu, sementara 42,6% menolaknya.

Tindakan Takaichi yang memberi hormat dari kejauhan ke arah Kuil Yasukuni, yang dianggap simbol agresi masa perang oleh China dan Korea Selatan, menuai beragam respons. Sebanyak 44% responden mendukung gestur tersebut, 26,7% menilai ia seharusnya mengunjungi kuil secara langsung, dan 22,1% menganggap tindakan itu tidak perlu. Kuil tersebut dihormati sebagai tempat pemujaan Shinto, namun juga menjadi kontroversi karena menghormati penjahat perang.

Di sisi politik, Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi masih memimpin dengan dukungan 34,9%, meski turun dari 35,9% pada Juli. Partai Inovasi Jepang (JIP) yang menjadi mitra koalisi justru naik tipis menjadi 5,9%. Namun, penanganan parlemen oleh koalisi menuai kritik dari oposisi. Rencana merger antara Aliansi Reformasi Sentris (CRA), Partai Demokrat Konstitusional (CDPJ), dan Komeito ditolak oleh 51% responden, dengan dukungan terhadap CRA yang jatuh ke 2,8%.

Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang ini menarik dicermati mengingat Jepang merupakan mitra dagang utama dan investor signifikan di Indonesia. Kebijakan fiskal ekspansif yang dijalankan Takaichi berpotensi mempengaruhi nilai tukar yen dan arus investasi asing, yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian domestik. Selain itu, sikap Jepang terhadap sejarah perang juga kerap menjadi perhatian di kawasan Asia, termasuk Indonesia yang turut merasakan dampak pendudukan Jepang.

Dengan popularitas yang terus merosot, Takaichi menghadapi dilema antara mempertahankan kebijakan populis dan menjaga keberlanjutan fiskal. Pertanyaan besarnya, akankah ia berani mengambil langkah berani untuk mengkonsolidasikan anggaran, atau justru semakin memperdalam defisit demi mempertahankan dukungan politik? Keputusan ini tidak hanya menentukan masa depannya, tetapi juga arah ekonomi Jepang yang berpengaruh global.