Singapura Longgarkan Aturan Bahasa Dialek di TV Berbayar dan Bioskop, PM Wong: Warisan Budaya Harus Dijaga
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Singapura akan mencabut pembatasan konten dialek untuk layanan TV berlangganan dan bioskop, dengan syarat versi dubbing Mandarin tetap tersedia.
- Perubahan ini merupakan respons atas meningkatnya apresiasi terhadap dialek sebagai warisan budaya, namun tetap menyeimbangkan dengan kebijakan promosi Mandarin.
- Kebijakan baru berlaku mulai September dan membuka peluang lebih besar bagi film-film berbahasa daerah untuk diputar lebih luas di Singapura.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan pelonggaran signifikan terhadap aturan penggunaan dialek di layanan televisi berbayar dan bioskop, sebuah langkah yang dinilai sebagai keseimbangan baru antara pelestarian warisan budaya dan kebijakan promosi bahasa Mandarin. Dalam pidato National Day Rally yang disampaikan dalam bahasa Mandarin pada Minggu (23/8), Wong menegaskan bahwa meskipun siaran televisi gratis akan tetap mengutamakan Mandarin, ruang untuk dialek di platform berbayar akan diperluas.
Langkah ini muncul setelah sebelumnya pemerintah menerapkan pembatasan ketat, termasuk kuota penayangan film dialek dan aturan yang hanya mengizinkan satu film seni dialek per minggu di TV berlangganan. Kini, aturan tersebut akan dihapus, dengan syarat versi dubbing Mandarin tersedia. Kementerian Digital dan Informasi (MDDI) juga akan mencabut batasan proporsi lagu dialek di saluran musik, dengan pedoman baru yang mulai berlaku pada September mendatang.
Keputusan ini tidak lepas dari sorotan publik terhadap film "Dear You" yang dirilis pada Juni lalu. Film berbahasa Teochew tersebut awalnya hanya diputar dalam versi dubbing Mandarin di bioskop umum, sementara versi aslinya hanya ditayangkan di festival dan pemutaran khusus. Setelah mendapat banyak permintaan, Otoritas Pengembangan Media Info-komunikasi (IMDA) akhirnya menyetujui lebih dari 1.000 pemutaran versi Teochew dan berjanji meninjau ulang pedoman yang ada.
Dalam pidatonya, Wong mengakui bahwa banyak pihak memandang dialek sebagai warisan budaya yang layak dilestarikan. "Saya setuju," ujarnya, seraya menambahkan bahwa Singapura harus melindungi hasil jerih payah Kampanye Berbahasa Mandarin yang diluncurkan pada 1979 oleh Perdana Menteri saat itu, Lee Kuan Yew. Kampanye tersebut bertujuan mendorong warga Tionghoa Singapura untuk menggunakan Mandarin standar, menggantikan kebiasaan berdialek yang kala itu masih dominan di rumah-rumah.
Menurut Wong, situasi saat ini sangat berbeda. "Hanya sedikit keluarga yang menggunakan dialek di rumah. Kebanyakan warga Tionghoa Singapura menguasai Mandarin tetapi lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Tantangan sekarang adalah mendorong mereka yang nyaman berbahasa Inggris untuk lebih banyak berbicara Mandarin," jelasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran fokus dari mengurangi dialek menjadi meningkatkan penggunaan Mandarin di kalangan generasi muda yang lebih fasih berbahasa Inggris.
Selain melonggarkan aturan dialek, Wong juga mengumumkan pendirian Galeri Warisan Tionghoa Singapura yang akan menelusuri jejak para perintis Tionghoa dalam membangun negara. Galeri ini akan berlokasi di Singapore Conference Hall di Shenton Way dan dikelola oleh Pusat Kebudayaan Tionghoa Singapura, dengan target pembukaan pada 2031. "Nilai sejati budaya Tionghoa Singapura tidak hanya terletak pada apa yang bisa kita lihat dan rasakan. Ia membawa kebijaksanaan para perintis kita selama lebih dari satu abad," kata Wong.
Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menarik untuk dicermati. Indonesia sendiri memiliki kekayaan bahasa daerah yang luar biasa, namun kebijakan nasional masih menekankan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pelonggaran aturan dialek di Singapura bisa menjadi contoh bagaimana negara multikultural menyeimbangkan pelestarian budaya lokal dengan kebutuhan bahasa nasional. Di sisi lain, industri film Indonesia yang kaya akan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Batak mungkin bisa mengambil pelajaran dari kebijakan ini untuk memperluas distribusi film berbahasa daerah.
Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kebijakan ini akan mengubah lanskap media Singapura. Apakah akan ada lonjakan produksi film dan konten berbahasa dialek? Bagaimana respons masyarakat yang selama ini terbiasa dengan dominasi Mandarin? Yang jelas, langkah ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan bahasa Singapura, yang selama ini dikenal ketat dalam mempromosikan Mandarin sebagai bahasa pemersatu warga Tionghoa.



