Dukung The Assassin(s), Asosiasi Sutradara Korea Lawan Serangan Politik

Directors Guild of Korea (DGK) angkat bicara membela para pembuat film The Assassin(s) yang tengah menjadi sasaran kemarahan politik di Korea Selatan. Asosiasi sutradara itu menilai serangan yang dihadapi tim produksi bukan lagi kritik karya, melainkan upaya sistematis untuk melumpuhkan kehidupan pribadi dan mata pencaharian para kreator.

Pernyataan DGK muncul setelah politisi konservatif dan sejumlah kritikus daring menuduh film tersebut mendistorsi sejarah. Tekanan tidak berhenti pada konten film, tetapi merembet ke aduan polisi dan perdebatan panas di Majelis Nasional. Menurut DGK, situasi ini telah melewati batas wajar sebuah polemik seni.

"Yang kami hadapi sekarang bukan kritik atau kecaman terhadap film, melainkan serangan terhadap individu yang telah melampaui batas," demikian pernyataan DGK seperti dikutip Variety, Minggu (4/10).

Asosiasi itu menegaskan bahwa setiap karya sinematik memang terbuka terhadap pujian maupun cemoohan. Namun, mereka mempertanyakan siapa yang berhak menentukan garis pemisah antara kritik yang sah dan intimidasi yang mengancam eksistensi pembuat film. DGK menyoroti tuntutan agar film semacam ini tidak pernah diproduksi lagi sebagai bentuk pembungkaman yang berbahaya bagi ekosistem kreatif.

Film garapan sutradara Hur ini mengangkat peristiwa penembakan 15 Agustus 1974 di Teater Nasional, saat Ibu Negara Yuk Young-soo tewas dalam perayaan Hari Pembebasan. Yoo Hae-jin berperan sebagai inspektur polisi yang menyaksikan langsung insiden tersebut dan kemudian memimpin penyelidikan. Park Hae-il tampil sebagai kepala desk sosial sebuah surat kabar, sementara Lee Min-ho memerankan reporter pemula.

Penyelidikan resmi menyimpulkan pembunuhan dilakukan Mun Se-gwang seorang diri atas instruksi Pyongyang dan Chongryon, asosiasi warga pro-Korea Utara di Jepang. Namun, film ini tidak secara eksplisit menyebut pelaku. Akhir cerita yang menggantung justru memantik spekulasi bahwa Presiden Park Chung-hee atau pemerintahannya terlibat. Interpretasi inilah yang memicu kemarahan kalangan konservatif.

Reaksi negatif meluas jauh melampaui layar bioskop. Situs penilaian film dibanjiri ulasan bintang satu, sementara akun media sosial para pemeran dipenuhi komentar kasar. Kim Go-eun dan Lee Young-ae, yang sempat merekomendasikan film itu melalui tulisan tangan, serta kritikus Lee Dong-jin yang mengulasnya dalam format video, turut menjadi bulan-bulanan. Seorang pengulas film di YouTube dengan 4,17 juta pelanggan bahkan menarik kembali videonya yang membahas film tersebut.

Di ranah hukum, Lee Jong-bae, mantan anggota dewan kota Seoul dari Partai People Power (PPP), meminta kepolisian menyelidiki Hur, CEO Hive Media Corp. Kim Won-kuk, serta penulis naskah Kwon Ki-jun dan Lee Ji-min atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalihnya, penggunaan bentuk jamak pada judul film dianggap memancing penonton mencurigai adanya pelaku kedua selain Mun. Anggota parlemen PPP juga berupaya memanggil Hur dalam audit parlemen tahunan, tetapi langkah itu digagalkan Partai Demokrat dengan alasan kebebasan berkarya.

Di tengah tekanan, sejumlah sineas justru memberikan pembelaan. Park Chan-wook, dalam sesi tanya jawab bersama penonton pada 26 September, memuji The Assassin(s) sebagai karya yang dirancang dengan cerdas. Pihak produser pada 28 September menegaskan bahwa film itu tidak pernah dimaksudkan sebagai fakta baru. "Tidak ada satu pun bagian dalam film yang secara spesifik menyebutkan individu tertentu sebagai dalang di balik peristiwa tersebut, dan hipotesis serta latar dramatis film ini tidak disajikan sebagai fakta sejarah," ujar produser.

Kasus ini menjadi ujian bagi kebebasan berekspresi di Korea Selatan, terutama ketika narasi sejarah yang sensitif bertabrakan dengan kepentingan politik elektoral. Jika preseden ini dibiarkan, para pembuat film berisiko menghadapi pembungkaman serupa setiap kali mengangkat tema kontroversial. Pertanyaannya, akankah industri film Korea tetap berani mengeksplorasi luka sejarah, atau justru memilih aman demi menghindari badai politik?