BNPB Minta Warga Sumatera-Kalimantan Segera Lapor Titik Api: Kunci Cegah Karhutla Meluas

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta warga di Sumatera dan Kalimantan untuk segera melapor jika melihat titik api atau kebakaran, sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap meluas di musim kemarau. Imbauan ini disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, di Jakarta, Sabtu (22/8/2026), seiring meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah.

Menurut Berton, respons cepat dari masyarakat menjadi penentu utama agar api tidak menjalar ke area yang lebih luas. "Respons cepat dari seluruh unsur menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi," ujarnya. Ia menambahkan, laporan warga akan mempersingkat waktu tempuh petugas menuju lokasi, sehingga kerugian ekologis dan ekonomi bisa ditekan.

BNPB saat ini memusatkan perhatian pada enam provinsi prioritas: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di wilayah-wilayah ini, pemerintah mengerahkan satuan tugas darat dan udara yang terkoordinasi melalui pos komando. Operasi udara melibatkan helikopter patroli, pesawat untuk modifikasi cuaca (OMC), serta helikopter water bombing untuk memadamkan api dari udara.

Secara total, 39 unit unsur udara diterjunkan untuk mendukung pemantauan dan pemadaman. Rinciannya, Riau mendapat satu helikopter patroli, satu unit OMC, dan lima water bombing; Jambi satu patroli, satu OMC, dua water bombing; Sumatera Selatan satu patroli, satu OMC, tujuh water bombing; Kalimantan Selatan satu patroli, satu OMC, tiga water bombing; Kalimantan Tengah satu patroli, satu OMC, empat water bombing; dan Kalimantan Barat dua patroli, satu OMC, lima water bombing. Selain itu, operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk memicu hujan buatan guna membasahi lahan gambut yang rawan terbakar.

Berton juga mengingatkan warga untuk tidak membakar lahan, terutama saat cuaca panas dan kering yang meningkatkan risiko api menyebar. Ia menekankan bahwa pencegahan adalah kunci, dan masyarakat diharapkan aktif menjaga lingkungan sekitar. "Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla," katanya.

Langkah ini sejalan dengan desakan sejumlah anggota DPR agar Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran darurat Rp290 miliar untuk penanganan karhutla, seperti diberitakan sebelumnya. Dana tersebut dinilai krusial untuk memperkuat operasi di lapangan, termasuk pengadaan peralatan dan logistik bagi petugas.

Bagi warga Indonesia, terutama yang tinggal di dekat kawasan hutan dan lahan gambut, imbauan ini bukan sekadar formalitas. Karhutla tahunan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu kabut asap yang mengganggu kesehatan, transportasi, dan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan titik api dapat menjadi garda terdepan yang mencegah bencana lebih besar.

Ke depan, efektivitas penanganan karhutla akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan operasi udara dan darat, serta kesediaan warga untuk berubah dari praktik membakar lahan menjadi metode pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Apakah kolaborasi ini cukup untuk memutus siklus kebakaran tahunan? Hanya waktu yang akan membuktikan, tetapi setiap laporan dari warga adalah langkah kecil yang berarti.