Uni Eropa Siapkan Masa Percobaan 15 Tahun bagi Anggota Baru: Pelajaran dari Orban

Komisi Eropa mengumumkan rencana kontroversial untuk menerapkan masa percobaan selama 15 tahun bagi setiap negara yang bergabung dengan Uni Eropa. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah munculnya pemimpin seperti Viktor Orban yang dapat menghambat pengambilan keputusan dan melanggar nilai-nilai demokrasi. Dalam wawancara dengan sejumlah media Eropa, Komisioner Urusan Perluasan UE, Marta Kos, menegaskan perlunya mekanisme yang lebih cepat dari Pasal 7 untuk menindak anggota baru yang menyimpang.

"Tidak ada lagi Viktor Orban," ujar Kos, seraya menambahkan bahwa mekanisme sanksi yang ada saat ini terlalu lambat dan tidak pernah diterapkan. Pasal 7 memang memungkinkan pencabutan hak suara, tetapi belum pernah dipicu karena saling melindungi di antara negara anggota. Dengan proposal baru, ambang batas untuk menjatuhkan sanksi akan diturunkan, sehingga UE dapat bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran prinsip supremasi hukum.

Rencana ini muncul di tengah momentum baru perluasan UE ke Eropa Timur. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 telah membangkitkan kembali isu yang lama terhenti. Ukraina dan Moldova mengajukan permohonan bergabung beberapa hari setelah serangan, yang juga menggairahkan upaya aksesi di Balkan Barat. Kawasan berpenduduk 17,4 juta jiwa itu menjadi ajang persaingan pengaruh antara Rusia dan China. Kos menyebut perluasan sebagai "kepentingan strategis" dan memperingatkan bahwa jika UE tidak mengintegrasikan tetangganya, pihak lain akan memanfaatkan mereka untuk melawan Eropa.

Meskipun demikian, proposal ini masih memerlukan persetujuan bulat dari 27 negara anggota. Skeptisisme terhadap perluasan cukup tinggi, terutama di kalangan pemilih Prancis dan Ceko. Namun, Kos optimistis karena negara-negara anggota memahami taruhan geopolitik di kawasan. Ia menunjuk Rusia dan China sebagai "kekuatan pengganggu eksternal" yang gencar mendekati kandidat. Rusia disebut telah menginvestasikan jutaan dolar untuk menggagalkan pemilu di Moldova dan Armenia, sementara China menggunakan kekuatan ekonominya sebagai investor.

"Jika kita tidak mampu mengintegrasikan lingkungan kita, orang lain akan datang dan mempersenjatai mereka melawan kita," tegas Kos.

UE berharap dapat membuka negosiasi dengan Ukraina dan Moldova pada dua area hukum minggu depan, yaitu pasar internal dan daya saing. Namun, Kos menegaskan masih terlalu dini untuk berspekulasi apakah negara yang sedang berperang bisa menjadi anggota. Ia juga memastikan petani gandum Ukraina tidak akan menerima subsidi UE selama pembatasan pasar masih berlaku. Ukraina, yang dikenal sebagai lumbung pangan Eropa, memiliki skala produksi berbeda dengan negara anggota.

Para pemimpin UE akan membahas gagasan ini pekan depan, termasuk kemungkinan melepaskan hak veto pada kebijakan pajak dan sanksi. Mereka juga diminta menerima bahwa tidak semua negara akan memiliki komisioner di Brussels. Upaya sebelumnya untuk mengurangi jumlah komisioner pernah ditolak, terutama oleh pemilih Irlandia yang menolak Traktat Lisboa pada 2008. Namun, Irlandia kemudian menyetujuinya setelah UE berjanji tetap memberikan satu komisioner per negara.

Dengan rencana ini, UE berusaha menyeimbangkan antara memperluas keanggotaan dan menjaga stabilitas internal. Pertanyaannya, apakah negara-negara anggota rela melepas sebagian kedaulatan mereka demi visi Eropa yang lebih besar? Waktu yang akan menentukan, tetapi langkah ini jelas menandai babak baru dalam politik perluasan UE.