Serangan Drone Rusia di Pusat Perbelanjaan Kryvyi Rig Tewaskan 14 Orang, Zelenskyy Kecam Tindakan 'Sinisme'

Serangan drone Rusia menghantam pusat perbelanjaan di Kryvyi Rig, Ukraina timur, pada Jumat (21/8), menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 121 lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy langsung mengecam tindakan tersebut sebagai serangan yang "sinis dan keji", seraya menyerukan sekutu untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow.

Kryvyi Rig, kota industri yang juga merupakan kampung halaman Zelenskyy, menjadi sasaran serangan ganda yang terkoordinasi. Drone pertama menghantam gedung, dan sekitar 30 menit kemudian, drone kedua menyerang atap bangunan yang sama. Zelenskyy dalam unggahan di media sosial X menegaskan bahwa serangan kedua itu secara khusus menyasar petugas penyelamat yang sedang berupaya mengevakuasi korban. Kepala Administrasi Militer Regional Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, mengonfirmasi bahwa serangan tersebut memicu kebakaran besar di pusat perbelanjaan.

Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi bombardir Rusia terhadap kota-kota Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Di wilayah selatan Mykolaiv, empat orang lainnya, termasuk tiga anak di bawah umur, tewas dalam serangan terpisah, menurut Menteri Dalam Negeri Ivan Vygivsky. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan petugas penyelamat bergegas menolong korban di jalan, sementara asap tebal mengepul dari gedung yang terbakar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa jumlah korban sipil pada 2026 telah mencapai tingkat tertinggi sejak bulan-bulan awal perang. Situasi ini menambah urgensi bagi Ukraina untuk mendapatkan dukungan tambahan dari sekutu, terutama dalam menghadapi serangan rudal balistik yang sulit dicegat. Kyiv telah berulang kali meminta bantuan militer, namun upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu. Rusia menuntut konsesi teritorial dan politik yang luas dari Ukraina, sementara Zelenskyy menolak mentah-mentah tuntutan tersebut karena dianggap sebagai bentuk kapitulasi yang akan meninggalkan negaranya rentan terhadap serangan berikutnya.

Serangan ini terjadi hanya beberapa hari sebelum pertemuan Koalisi Negara yang Bersedia (Coalition of the Willing) yang dijadwalkan berlangsung di Kyiv pada Senin (24/8), bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Ukraina. Pertemuan tersebut akan dipimpin bersama oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham. Sekitar 10 pemimpin dunia, termasuk Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dijadwalkan hadir. Zelenskyy mendesak sekutu untuk memberikan respons yang kuat terhadap agresi Rusia. "Dunia harus merespons dengan tekanan nyata terhadap agresor. Agar perdamaian mungkin terjadi, Rusia harus menghadapi akuntabilitas yang nyata," ujarnya.

Dalam upaya diplomasi, Zelenskyy juga melakukan panggilan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari yang sama, membahas serangan Rusia dan korban sipil yang ditimbulkannya. Ukraina sendiri telah meningkatkan serangan balasan ke wilayah Rusia dalam beberapa bulan terakhir, sebagian untuk menekan Moskow agar bersedia bernegosiasi. Namun, hingga kini, tidak ada tanda-tanda menuju kesepakatan damai. Rusia terus menuntut konsesi besar, sementara Ukraina menolak untuk menyerah.

Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi yang signifikan. Sebagai negara yang aktif dalam diplomasi global dan pernah mengusulkan inisiatif perdamaian, Indonesia perlu mencermati eskalasi ini. Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur publik tidak hanya melanggar hukum humaniter internasional, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan pangan dan energi global, yang berdampak langsung pada harga komoditas dan rantai pasok di dalam negeri. Pemerintah Indonesia, melalui forum-forum internasional, dapat mendorong dialog dan menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah sekutu Ukraina akan meningkatkan dukungan militer dan sanksi terhadap Rusia, atau justru mendorong negosiasi dengan syarat yang lebih realistis. Dengan meningkatnya korban sipil dan serangan yang semakin brutal, tekanan terhadap komunitas internasional untuk bertindak semakin besar. Akankah dunia bersatu untuk menghentikan siklus kekerasan ini, atau akankah eskalasi terus berlanjut dengan konsekuensi yang lebih mengerikan?