Warga Vietnam Pertama di Jepang yang Jadi Anggota Pemadam Kebakaran Sukarela: Inspirasi bagi Komunitas Asing
Baca dalam 60 detik
- Huynh Huu Qui, 38, menjadi anggota asing pertama korps pemadam kebakaran sukarela Toyama, Jepang, sejak April 2026.
- Rekrutmennya terjadi di tengah penurunan jumlah relawan pemadam hingga 20% dalam satu dekade, mendorong pemerintah mendorong partisipasi warga asing.
- Langkah ini membuka peluang bagi warga Indonesia di Jepang untuk terlibat dalam kesiapsiagaan bencana, sekaligus menjadi model integrasi sosial.

Huynh Huu Qui, seorang warga Vietnam berusia 38 tahun yang telah menetap di Toyama, Jepang, sejak 2012, kini menjadi anggota asing pertama dari korps pemadam kebakaran sukarela setempat. Bergabung pada April 2026, langkahnya tidak hanya mengukir sejarah lokal, tetapi juga menjadi simbol keterbukaan Jepang terhadap partisipasi warga asing dalam layanan publik yang selama ini jarang terjamah.
Keputusan Huynh untuk bergabung tidak datang secara tiba-tiba. Sebelumnya, ia aktif dalam berbagai kegiatan asosiasi lingkungan, seperti olahraga bersama dan kerja bakti memotong rumput. Aktivitasnya itu menarik perhatian seorang tetangga yang pernah menjabat sebagai kepala unit, yang kemudian mendorongnya untuk mendaftar. Huynh, yang bekerja di perusahaan material bangunan, telah memiliki status penduduk tetap dan membeli rumah di Toyama, menandakan komitmen jangka panjangnya terhadap komunitas setempat.
Langkah Huynh hadir di tengah krisis kekurangan relawan pemadam kebakaran yang melanda Jepang. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Toyama menunjukkan penurunan jumlah anggota dari 2.382 pada 2016 menjadi 1.886 pada April 2026, atau menyusut sekitar 20% dalam satu dekade. Kondisi serupa terjadi di tingkat nasional, mendorong Badan Manajemen Kebakaran dan Bencana Jepang pada Januari 2025 mengeluarkan imbauan kepada gubernur untuk melibatkan warga asing dalam korps sukarelawan.
Meski demikian, keterlibatan warga asing tidak tanpa batasan. Berdasarkan Undang-Undang Layanan Kebakaran, anggota asing hanya diizinkan melakukan tugas yang tidak melibatkan "pelaksanaan kewenangan publik", seperti mendirikan zona terlarang di lokasi kebakaran atau tindakan darurat tertentu. Mereka lebih difokuskan pada dukungan logistik, seperti mengangkut peralatan, serta edukasi keselamatan kebakaran bagi penduduk asing. Syaratnya pun ketat: harus memiliki status penduduk tetap atau izin tinggal tanpa batasan kerja.
Bagi Huynh, pengalaman menjadi sukarelawan bukan hal baru. Pada 2018, saat tinggal di Hiroshima, ia ikut membersihkan puing-puing rumah korban tanah longsor akibat hujan deras yang melanda Jepang barat. Pengalaman itu, menurutnya, menumbuhkan keinginan kuat untuk membantu komunitas tempat ia tinggal. Kini, ia rutin berpatroli dua kali sebulan untuk mengingatkan warga tentang bahaya kebakaran, dan pada Juni lalu mengikuti kompetisi keterampilan pemadam kebakaran.
Kepala Unit Yamamuro, Yasushi Kanayama, mengakui bahwa unitnya kekurangan anggota, dengan kuota 28 orang tetapi baru terisi 20, dan rata-rata usia anggota di atas 50 tahun. "Huynh telah menurunkan rata-rata usia secara signifikan. Kami tidak memperlakukannya secara khusus hanya karena ia orang asing. Kami menganggapnya sebagai rekan kerja," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa integrasi Huynh berjalan alami, tanpa sekat etnis.
Fenomena ini memiliki relevansi kuat dengan Indonesia, yang juga rentan terhadap bencana alam. Di Jepang, keterlibatan warga asing dalam kesiapsiagaan bencana menjadi model bagaimana komunitas migran dapat berkontribusi nyata. Bagi pekerja migran Indonesia di Jepang, kisah Huynh bisa menjadi inspirasi untuk berpartisipasi aktif di lingkungan tempat tinggal mereka, sekaligus memperkuat citra positif diaspora Indonesia di mata masyarakat setempat.
Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah langkah Huynh akan diikuti oleh warga asing lain, termasuk dari Indonesia, dan apakah pemerintah Jepang akan melonggarkan regulasi untuk memperluas peran mereka. Dengan semakin banyaknya warga asing yang menetap di Jepang, kebutuhan akan integrasi semacam ini akan terus meningkat. Apakah ini akan menjadi awal dari perubahan kebijakan yang lebih inklusif?



