G20 Asheville: Bessent Dorong Pertumbuhan Global sebagai Obat Utang, Sinyal Perang Ekonomi ke Iran

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan menjadi agenda utama dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang akan digelar di Asheville, Carolina Utara, pada 31 Agustus hingga 1 September mendatang. Dalam wawancara dengan CNBC, Bessent menyampaikan bahwa pesan utama Washington kepada sekutu dan mitra dagangnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci untuk mengatasi beban utang yang semakin menumpuk.

Bessent menekankan perlunya negara-negara ekonomi terbesar dunia, termasuk China, Jerman, Jepang, dan India, untuk kembali fokus pada "misi inti" G20. Ia juga mendorong deregulasi ekonomi lebih lanjut, seraya menyebut bahwa AS sedang "mendorong agenda pertumbuhan Amerika untuk seluruh dunia". Pertemuan di Asheville ini merupakan bagian dari persiapan menuju KTT G20 di Miami, Florida, yang akan dipimpin oleh Presiden Donald Trump pada akhir tahun.

Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran global tentang perlambatan ekonomi dan meningkatnya utang negara-negara maju. Dengan mengedepankan pertumbuhan, AS berharap dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih luas, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi tekanan utang. Namun, pendekatan yang agresif ini juga menuai pertanyaan tentang dampaknya terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mungkin terkena imbas dari kebijakan proteksionis AS.

Dalam wawancara yang sama, Bessent juga mengonfirmasi bahwa program pembelian kembali utang pemerintah yang diumumkan sehari sebelumnya dapat diperluas. Pemerintahan Trump menilai bahwa suku bunga AS saat ini tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang sebenarnya. "Kami akan meningkatkan ukuran pembelian kembali tergantung pada situasi pasar," kata Bessent, seraya menambahkan bahwa jumlahnya bisa melebihi 4 miliar dolar per lelang. Langkah ini diambil untuk menahan kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang, yang sempat memicu kekhawatiran di pasar keuangan global.

Keputusan ini memiliki implikasi signifikan bagi pasar keuangan di Indonesia. Kenaikan imbal hasil obligasi AS biasanya mendorong arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan tekanan pada pasar obligasi domestik. Dengan adanya intervensi AS melalui pembelian kembali obligasi, diharapkan imbal hasil dapat ditekan, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap negara-negara seperti Indonesia. Namun, ketidakpastian kebijakan AS tetap menjadi risiko yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar di dalam negeri.

Selain isu ekonomi, Bessent juga menyinggung kebijakan dolar kuat yang terus dipertahankan AS. Ia juga menyatakan kesiapan Washington untuk menjatuhkan "sanksi terberat dalam sejarah" terhadap Iran, menyusul deklarasi Trump tentang "perang ekonomi dan isolasi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap Teheran. Bessent mengumumkan akan mengadakan konferensi pers pada hari Senin untuk merinci langkah-langkah yang akan diambil. Perang yang telah berlangsung hampir enam bulan ini menunjukkan kegagalan upaya diplomatik, dan sanksi baru diharapkan dapat menekan Iran untuk mencapai kesepakatan.

Bagi Indonesia, konflik AS-Iran dapat mempengaruhi harga minyak dunia, yang pada gilirannya berdampak pada inflasi dan anggaran negara. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan beban subsidi energi dan berpotensi memicu gejolak sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memantau perkembangan ini dengan cermat dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi, seperti diversifikasi sumber energi dan penguatan cadangan fiskal.

Ke depan, pertemuan G20 di Asheville akan menjadi ujian bagi kemampuan AS untuk memimpin koordinasi kebijakan ekonomi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Pertanyaan besarnya adalah: apakah negara-negara anggota G20, termasuk Indonesia, akan mendukung agenda pertumbuhan yang digagas AS, atau justru mencari pendekatan yang lebih seimbang yang mempertimbangkan kepentingan negara berkembang? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.