Konservatif Inggris Umumkan Deregulasi Radikal: Pangkas Pajak, Hapus Aturan Lingkungan, Dukung Runway Ketiga Heathrow

Partai Konservatif Inggris di bawah kepemimpinan Kemi Badenoch tengah menyiapkan gebrakan ekonomi besar-besaran. Pada hari kedua konferensi partai di Birmingham, Andrew Griffith selaku Shadow Chancellor akan membeberkan rencana deregulasi yang diklaim sebagai yang paling ambisius dalam satu generasi. Fokus utamanya: memangkas pajak, mengurangi biaya pembangunan rumah, dan memangkas regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan.

Griffith dan rekan-rekannya akan menguraikan sejumlah kebijakan kontroversial, mulai dari penghapusan Natural England dan Environment Agency, dukungan terhadap perluasan Bandara Heathrow, hingga penggantian skema kontribusi pengembang. Langkah ini diambil setelah kekalahan telak Konservatif pada pemilu 2024, yang memaksa partai untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Dalam pidatonya, Griffith diperkirakan akan menyerang Perdana Menteri Andy Burnham dengan tuduhan ingin mengejar "mimpi demam sosialis era 1970-an". Ia akan menegaskan bahwa hanya Partai Konservatif yang mampu menyampaikan kebenaran pahit dan membawa negara ke arah yang lebih baik. "Tidak ada orang lain yang akan menyelamatkan ekonomi kita. Hanya kita yang bisa menyuntikkan realitas," ujarnya dalam kutipan yang bocor ke media.

Kebijakan ini menyasar sejumlah area sensitif. Konservatif berencana menghapus Future Homes Standard yang mengatur standar efisiensi energi untuk rumah baru, serta mengganti Section 106 agreements dan Community Infrastructure Levy dengan pungutan tunggal bagi pengembang. Mereka berargumen bahwa langkah ini akan mempercepat pembangunan dan memastikan dana komunitas digunakan lebih efektif.

Selain itu, partai ini ingin membubarkan Natural England dan Environment Agency, dengan fungsi keduanya dialihkan ke Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan (Defra). Mereka menilai kedua badan tersebut sering menghambat pembangunan rumah dan upaya pencegahan banjir. Skema Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan perusahaan menanggung biaya daur ulang kemasan juga akan dicabut, dengan harapan dapat meringankan beban bisnis dan menekan harga kebutuhan pokok.

"Kami ingin memberikan rumah yang lebih murah, pajak yang lebih rendah, dan regulasi yang lebih sedikit," tegas Griffith, seraya menuduh pemerintah saat ini terjebak dalam kebijakan sosialis yang usang.

Di sisi lain, Menteri Keuangan John Healey menegaskan bahwa semua janji pemerintah akan "dibangun di atas disiplin fiskal" dan anggaran 28 Oktober akan memberikan ruang bernapas bagi keluarga dan bisnis. Pernyataan ini tampaknya merespons klaim Konservatif bahwa pemerintah tidak serius dalam mengendalikan belanja.

Rencana Konservatif ini langsung menuai reaksi keras. Wakil Pemimpin Liberal Demokrat, Daisy Cooper, menuduh partai tersebut telah "memantapkan posisinya sebagai partai anti-pertumbuhan dan anti-bisnis" karena menolak kerja sama lebih erat dengan Eropa. "Tidak ada yang bisa menganggap serius janji ekonomi Konservatif mengingat litani janji finansial mereka yang fantastis," ujarnya.

Juru bicara ekonomi Reform UK, Robert Jenrick, menuduh Konservatif "kembali meniru kebijakan kami". Ia menekankan bahwa Reform UK memiliki janji menaikkan ambang batas bebas pajak menjadi £15.000, yang tidak mampu ditandingi Konservatif. Tuduhan ini mencerminkan persaingan sengit di kanan spektrum politik Inggris menjelang pemilu berikutnya.

Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris ini patut dicermati. Kebijakan deregulasi besar-besaran dan pemangkasan pajak dapat mempengaruhi iklim investasi global, termasuk arus modal ke negara berkembang. Jika Konservatif kembali berkuasa dan merealisasikan rencana tersebut, ada potensi perubahan lanskap perdagangan dan kerja sama lingkungan yang selama ini menjadi agenda bersama. Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan pergeseran prioritas Inggris dalam isu iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Ke depan, pertanyaannya: akankah paket deregulasi ini benar-benar efektif mendongkrak ekonomi, atau justru menimbulkan masalah baru di sektor lingkungan dan tata ruang? Publik Inggris akan menilai apakah janji-janji ini sekadar retorika politik atau solusi nyata.