Kabut Asap Selimuti Sarawak: Enam Wilayah Catat Kualitas Udara Tidak Sehat

KUALA LUMPUR — Enam wilayah di negara bagian Sarawak, Malaysia Timur, mencatatkan Indeks Pencemaran Udara (API) pada level tidak sehat per Kamis pagi (20/8). Data resmi dari Sistem Pengelolaan Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS) menunjukkan Serian menjadi wilayah dengan tingkat polusi tertinggi, mencapai 187, disusul Kuching (182), Sri Aman (174), Samarahan (165), Sarikei (153), dan Sibu (123). Angka tersebut jauh melampaui ambang batas normal dan menandakan kualitas udara yang memburuk secara signifikan.

Fenomena kabut asap ini bukanlah hal baru bagi Malaysia, terutama di wilayah Sarawak yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang kerap terjadi pada musim kemarau menjadi pemicu utama. Titik panas yang terpantau di sejumlah area, baik di dalam negeri maupun di wilayah tetangga, memperparah kondisi. Menurut data APIMS, dari 68 stasiun pemantauan kualitas udara yang tersebar di seluruh negeri, 50 wilayah lainnya mencatatkan kualitas udara sedang (51–100), sementara 12 wilayah lainnya masih berada pada kategori baik (di bawah 50).

Skala API yang digunakan Malaysia mengikuti standar internasional: 0–50 berarti baik, 51–100 sedang, 101–200 tidak sehat, 201–300 sangat tidak sehat, dan di atas 300 berbahaya. Dengan angka di kisaran 123 hingga 187, warga di enam wilayah tersebut disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup jendela rumah, dan menggunakan masker jika harus beraktivitas. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan diminta lebih waspada.

Bagi Indonesia, kabut asap lintas batas ini selalu menjadi perhatian serius. Kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sering kali menjadi sumber utama kabut asap yang menyebar ke Malaysia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya, dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan kebakaran hutan melalui patroli terpadu dan penegakan hukum. Namun, tantangan di lapangan masih besar, terutama dengan adanya lahan gambut yang sulit dipadamkan dan praktik pembakaran lahan ilegal yang masih terjadi.

Respons pemerintah Malaysia sejauh ini masih bersifat imbauan. Departemen Lingkungan Hidup setempat terus memantau perkembangan dan belum mengeluarkan kebijakan darurat seperti penutupan sekolah atau pembatasan aktivitas industri. Namun, jika angka API terus meningkat, langkah-langkah tersebut bisa saja diambil. Di sisi lain, kerja sama regional melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution menjadi kerangka yang diharapkan mampu menekan frekuensi kabut asap, meskipun implementasinya masih jauh dari optimal.

Ke depannya, pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa efektif langkah pencegahan yang dilakukan, baik oleh Malaysia maupun Indonesia, dalam mengatasi akar masalah kebakaran lahan. Apakah penegakan hukum yang lebih tegas dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan mampu memutus siklus tahunan ini? Atau akankah masyarakat di kawasan ini terus hidup di bawah ancaman asap yang membahayakan kesehatan? Jawabannya membutuhkan komitmen politik yang kuat dan kerja sama lintas negara yang nyata.