Prabowo Perintahkan Penambahan Personel dan Alat Pemadam untuk Karhutla Kalimantan
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, menegaskan prioritas pemerintah dalam mengatasi bencana asap.
- Instruksi penambahan helikopter water bombing, pompa air, dan ribuan personel dari berbagai instansi dikeluarkan untuk mempercepat pemadaman api yang melanda beberapa wilayah Kalimantan.
- Langkah ini menjadi sinyal kuat pemerintah pusat dalam menekan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi, sekaligus menjawab kritik atas lambatnya respons sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto mengambil alih komando penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan memimpin langsung rapat koordinasi di Kalimantan Tengah, Sabtu (16/8/2025). Dalam pertemuan itu, ia mengapresiasi kerja keras seluruh tim di lapangan yang berjibaku memadamkan api siang dan malam, sekaligus memerintahkan penambahan peralatan dan personel secara signifikan untuk mempercepat operasi pemadaman.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat menerima laporan perkembangan penanganan karhutla dari jajaran terkait. โBeliau menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh elemen yang telah bekerja keras, baik TNI, Polri, BNPB, BMKG, Manggala Agni, maupun relawan,โ ujar Prasetyo dalam keterangan resminya. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam terhadap bencana yang setiap tahun melanda Pulau Kalimantan.
Keputusan paling konkret yang diambil dalam rapat tersebut adalah penambahan armada helikopter untuk water bombing, pompa air, pompa sumur bor, mobil tangki, hingga mobil pemadam kebakaran. Selain itu, Prabowo juga memerintahkan pengiriman personel tambahan dari berbagai instansi. Langkah ini diambil setelah Presiden meninjau langsung lokasi karhutla di Kalimantan Barat sebelum melanjutkan kunjungan ke Kalimantan Tengah. Kehadiran kepala negara di tengah titik api menunjukkan urgensi yang tidak bisa ditawar lagi.
Bencana karhutla di Kalimantan bukan persoalan baru. Setiap musim kemarau, kebakaran lahan gambut sering kali memicu kabut asap tebal yang tidak hanya mengganggu kesehatan warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Beberapa pekan terakhir, sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat dan Tengah dilaporkan mengalami kualitas udara tidak sehat. Pemerintah provinsi pun diminta memastikan warga terdampak mendapatkan penanganan terbaik, termasuk layanan kesehatan dan kebutuhan dasar.
Di sisi lain, langkah Prabowo ini juga menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, tiga batalyon dari Jawa telah dikerahkan untuk membantu pemadaman, dan empat korporasi di Kalimantan Barat tengah diselidiki terkait dugaan penyebab kebakaran. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga pada penegakan hukum sebagai upaya pencegahan jangka panjang.
Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berada di luar Kalimantan, kabut asap karhutla sering kali berdampak pada sektor penerbangan dan kesehatan di wilayah sekitarnya. Namun, yang lebih penting, perhatian serius pemerintah terhadap karhutla kali ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran investor terhadap risiko lingkungan di sektor perkebunan dan kehutanan. Jika penanganan berhasil, ini akan menjadi preseden positif bagi tata kelola bencana di era pemerintahan Prabowo.
โPresiden memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat operasi pemadaman, termasuk helikopter untuk water bombing, pompa air, pompa sumur bor, mobil tangki, mobil pemadam kebakaran, serta tambahan personel,โ kata Prasetyo Hadi.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah penambahan sumber daya ini cukup untuk memadamkan api sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Dengan luasnya lahan gambut yang terbakar, koordinasi lintas sektor dan dukungan teknologi pemadaman menjadi kunci. Publik tentu berharap agar langkah cepat ini tidak hanya menjadi respons jangka pendek, tetapi juga diikuti kebijakan pencegahan yang lebih fundamental, seperti restorasi gambut dan pengawasan ketat terhadap pembukaan lahan.



