Mendagri Tito Turun ke Waekokak: Bantuan Duka Rp15 Juta dan Janji Perbaikan Irigasi Pascagempa NTT

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggelontorkan bantuan duka senilai Rp15 juta kepada setiap ahli waris korban gempa di Desa Waekokak, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/8), di tengah upaya pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di wilayah tersebut.

Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian inspeksi penanganan gempa yang sebelumnya menyasar Kabupaten Ende. Di posko pengungsian Waekokak, Tito tidak hanya menyerahkan santunan, tetapi juga mendengarkan langsung keluhan warga mengenai kondisi darurat yang mereka hadapi. Ia menegaskan bahwa bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bersifat khusus, melengkapi santunan serupa dari Kementerian Sosial dengan nilai yang sama.

“Kami memberikan tali asih kepada warga yang keluarganya wafat. Nanti dari Kemensos juga ada bantuan Rp15 juta, tapi ini khusus dari Kemendagri dengan angka yang sama,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (19/8). Selain santunan, Tito juga menyerahkan dana operasional sebesar Rp100 juta kepada Kepala Desa Waekokak untuk meringankan beban administrasi dan logistik di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyoroti tiga kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas pemerintah: tambahan sembako, pasokan air minum, serta optimalisasi distribusi tenda dan selimut. Namun, perhatian paling serius tertuju pada kerusakan infrastruktur irigasi yang dilaporkan mencapai 100 hektare lahan sawah. Tito berjanji akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pertanian untuk mengirimkan pompa air, sebuah solusi yang dinilai efektif berdasarkan pengalaman pemulihan di daerah lain.

“Irigasi ada 100 hektare yang patah. Saya akan sampaikan segera ke Menteri Pertanian. Airnya harus bisa mengaliri sawah-sawah itu,” tuturnya. Langkah ini dinilai krusial mengingat Nagekeo merupakan salah satu lumbung pangan di NTT, dan keterlambatan pemulihan irigasi berpotensi memperpanjang krisis pangan lokal.

Peninjauan ini turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Nagekeo Imanuel Ndun, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, serta jajaran terkait. Kehadiran pejabat tinggi di lokasi bencana menunjukkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap pemulihan daerah terdampak, meski sejumlah kritik menilai respons masih perlu dipercepat mengingat skala kerusakan.

Bagi pembaca di Indonesia, kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Ia merefleksikan bagaimana kebijakan desentralisasi dan koordinasi antar-kementerian diuji dalam situasi darurat. Kecepatan realisasi bantuan pompa air dan perbaikan irigasi akan menjadi indikator nyata efektivitas birokrasi dalam menjawab kebutuhan warga. Pertanyaannya, akankah koordinasi ini berlanjut pada pemulihan jangka panjang, atau hanya menjadi janji di tengah hiruk-pikuk politik nasional?