Laos Perluas Eksplorasi Rare Earth: Dua Zona Baru Ditemukan, Peluang bagi Industri Elektronik RI?
Baca dalam 60 detik
- Survei lapangan di Laos mengidentifikasi dua wilayah potensial mineral tanah jarang yang tersebar di empat provinsi, menandai langkah baru dalam ambisi hilirisasi sumber daya negara tersebut.
- Dengan dukungan teknis China, Laos memperkuat posisinya sebagai pemain kunci rantai pasok global untuk logam penting, yang berimplikasi pada persaingan industri elektronik di kawasan.
- Temuan ini dapat membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia, yang tengah gencar mengembangkan ekosistem baterai dan semikonduktor, untuk menarik investasi di sektor serupa.

Pemerintah Laos mengumumkan telah menuntaskan survei lapangan dan memetakan dua kawasan prospek besar mineral tanah jarang (rare earth) yang membentang di empat provinsi. Temuan ini diungkapkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (MoIC) Laos menyusul kunjungan Perdana Menteri Sonexay Siphandon ke Institut Industri, Perdagangan, dan Energi, menandai babak baru dalam strategi negara itu menggarap komoditas kritis bagi industri teknologi global.
Dua zona yang dimaksud adalah kawasan perbatasan Bolikhamxay-Khammuane di Laos tengah dan wilayah Sekong-Attapeu di Laos selatan. Meski detail lengkap belum dipublikasikan, pengumuman ini menunjukkan adanya percepatan pemetaan sumber daya mineral di negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen logam tanah jarang di Asia Tenggara. Langkah ini sejalan dengan upaya Vientiane menarik investasi asing, terutama dari China, yang selama ini menjadi mitra utama dalam proyek-proyek pertambangan di Laos.
Mineral tanah jarang merupakan kelompok logam khusus yang menjadi tulang punggung berbagai teknologi modern, mulai dari pembuatan chip canggih, komponen elektronik, hingga laser. Dengan meningkatnya permintaan global akan kendaraan listrik dan perangkat digital, posisi Laos sebagai pemasok potensial menjadi semakin strategis. Sebelumnya, Laos telah membangun infrastruktur pendukung, termasuk membuka Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Rare Earth pada 2023 di Vientiane, yang merupakan fasilitas riset bersama dengan dukungan China.
Kekayaan rare earth Laos tidak hanya terpusat di selatan. Wilayah utara, khususnya Xieng Khouang dan Houaphanh, menyimpan deposit heavy rare earth yang signifikan. Pada akhir 2022, pemerintah Laos memberikan konsesi kepada perusahaan China untuk mengembangkan tambang pertama di Xieng Khouang seluas 50 kilometer persegi yang tersebar di dua distrik. Sebelumnya, pada Juni tahun yang sama, proyek serupa di Houaphanh juga diluncurkan dengan luas total 50 kilometer persegi, yang kini dioperasikan oleh Lao-China Northern Rare Earth Development.
Langkah Laos ini tidak terlepas dari kebutuhan akan pendanaan dan teknologi. Dengan menggandeng China, Laos berupaya mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alamnya. Namun, kebijakan ini juga memicu kekhawatiran lingkungan. Pada akhir 2025, pemerintah Laos mengajukan proposal kepada Majelis Nasional untuk mengonversi kawasan hutan lindung di Nam Ngiep, Xieng Khouang, menjadi area investasi tambang rare earth. Proposal serupa juga diajukan untuk Houaphanh, yang mencakup konversi hutan produksi dan hutan lindung di Distrik Kuan untuk keperluan pertambangan dan pengolahan.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi sinyal penting. Sebagai negara dengan cadangan rare earth yang juga melimpah, Indonesia tengah berupaya membangun ekosistem industri baterai dan semikonduktor. Persaingan dengan Laos dalam menarik investasi asing, terutama dari China, bisa semakin ketat. Namun, Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar dan kebijakan hilirisasi yang agresif. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi tawar di tengah rivalitas regional yang semakin intensif?
Ke depan, dinamika eksplorasi rare earth di Laos akan terus menjadi sorotan. Dengan dua zona baru yang belum diungkap detailnya, potensi perluasan tambang di kawasan lindung menjadi isu yang perlu dicermati. Bagi para pemangku kepentingan di Indonesia, perkembangan ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Akankah Indonesia mengambil jalur serupa atau justru menawarkan model pembangunan yang lebih berkelanjutan?



