Hasto Kristiyanto Perkenalkan Indonesianomics: Kritik Halus untuk Prabowonomics
Baca dalam 60 detik
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan konsep Indonesianomics sebagai tandingan gagasan Prabowonomics, menandai pertarungan ide ekonomi politik.
- Indonesianomics menekankan kedaulatan ekonomi dan peran negara, berbeda dengan fokus Prabowonomics pada hilirisasi dan kemandirian pangan-energi.
- Perdebatan ini berpotensi memanaskan dinamika politik menjelang pemilu, dengan publik menanti implementasi nyata dari kedua visi.

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto, secara terbuka memperkenalkan gagasan ekonomi yang ia sebut Indonesianomics sebagai jawaban atas konsep Prabowonomics yang digaungkan oleh calon presiden Prabowo Subianto. Langkah ini tidak hanya memanaskan percaturan politik nasional, tetapi juga membuka ruang diskusi publik mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
Dalam berbagai kesempatan, Hasto menegaskan bahwa Indonesianomics bukan sekadar jargon politik, melainkan kerangka berpikir yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan ekonomi kerakyatan. Ia menilai gagasan Prabowonomics yang fokus pada hilirisasi dan kemandirian pangan-energi masih belum cukup untuk menjawab persoalan struktural seperti ketimpangan dan penguasaan aset oleh segelintir korporasi. Menurutnya, Indonesianomics justru menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengendalikan sumber daya strategis dan memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
Perbedaan fundamental antara kedua konsep ini terletak pada peran negara dan mekanisme pasar. Prabowonomics, yang diusung oleh kubu Prabowo-Gibran, menekankan pada percepatan industrialisasi melalui hilirisasi dan penguatan sektor pertanian serta energi. Sementara itu, Indonesianomics yang digagas Hasto lebih menyoroti pentingnya reforma agraria, perlindungan UMKM, dan penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi. Hasto juga menggarisbawahi bahwa Indonesianomics lahir dari pengalaman panjang PDIP dalam mengelola pemerintahan, sehingga lebih realistis dan berpihak pada rakyat kecil.
Konteks Indonesia menjadi penting di sini. Di tengah gejolak ekonomi global dan ketidakpastian pasca-pandemi, publik Indonesia menuntut solusi konkret untuk mengatasi inflasi, pengangguran, dan daya beli yang melemah. Kedua tokoh ini, Hasto dan Prabowo, sama-sama berambisi memimpin negeri, namun menawarkan resep yang berbeda. Para pengamat politik menilai bahwa pertarungan ide ini akan semakin tajam menjelang pemilu, dan publik akan menjadi hakim yang menentukan mana yang lebih kredibel dan dapat diimplementasikan.
Menariknya, Hasto tidak hanya berhenti pada kritik. Ia juga memberikan contoh konkret bagaimana Indonesianomics dapat diterapkan, seperti melalui program penguatan BUMN yang lebih efisien, insentif pajak bagi industri padat karya, dan digitalisasi UMKM. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiskusi dan mengkaji secara mendalam, bukan sekadar memilih berdasarkan popularitas. โIni bukan soal siapa yang lebih nasionalis, tetapi siapa yang mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah,โ ujarnya dalam sebuah diskusi publik.
Kehadiran Indonesianomics di ruang publik juga memicu reaksi dari berbagai kalangan. Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa perdebatan ini sehat dan menunjukkan bahwa para calon pemimpin mulai serius membahas kebijakan substantif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa konsep tanpa implementasi hanyalah sekadar wacana. โPublik harus kritis, jangan mudah terpesona dengan istilah-istilah besar. Yang penting adalah bagaimana kebijakan itu diterjemahkan ke dalam program yang berdampak langsung pada kesejahteraan,โ katanya.
Di sisi lain, kubu Prabowo merespons santai. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa Prabowonomics dan Indonesianomics sebenarnya memiliki banyak titik temu, seperti semangat kemandirian dan keadilan. Ia justru mengajak Hasto untuk duduk bersama membahas kemungkinan kolaborasi, meskipun secara politis keduanya berada di kubu yang berbeda. Sikap ini menunjukkan bahwa pertarungan ide tidak selalu harus berujung pada konfrontasi, tetapi bisa menjadi ruang dialog yang produktif.
Ke depan, publik akan terus mengawal bagaimana kedua konsep ini berkembang dan diuji dalam debat-debat resmi maupun kampanye. Pertanyaan besarnya, apakah Indonesianomics mampu menjadi pembeda yang signifikan bagi elektabilitas PDIP, atau justru hanya menjadi pelengkap penderita di tengah dominasi Prabowonomics? Satu hal yang pasti, wacana ini telah berhasil mengangkat diskusi ekonomi ke permukaan, dan rakyat Indonesia yang akan menentukan pilihan terbaiknya di bilik suara.



