AS Gelontorkan US$206 Juta untuk Pasukan Penjaga Perdamaian Gaza: Sinyal Baru di Tengah Kebuntuan Rencana Damai
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump mengalokasikan dana awal lebih dari US$206 juta untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza, menandai komitmen finansial konkret pertama AS terhadap rencana perdamaian yang mandek.
- Langkah ini muncul di tengah penolakan Israel dan Hamas terhadap syarat-syarat kunci, sementara Indonesia termasuk salah satu dari lima negara yang telah berkomitmen mengirim pasukan.
- Keputusan AS untuk mendanai ISF dapat mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah, serta berpotensi berdampak pada keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian.

Pemerintahan Presiden Donald Trump akhirnya mengambil langkah konkret untuk mewujudkan rencana perdamaian Gaza yang selama ini terkatung-katung. Melalui dua notifikasi resmi yang dikirim ke Kongres pada 30 Juli lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan alokasi dana sebesar US$206 juta untuk mendukung pembentukan International Stabilization Force (ISF), pasukan penjaga perdamaian yang dirancang untuk mengamankan Gaza pasca-konflik. Ini merupakan suntikan dana pertama yang nyata dari Washington untuk proyek ambisius yang digagas Trump, meskipun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Dari total anggaran tersebut, US$200 juta akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional ISF, termasuk pengadaan peralatan, pembangunan infrastruktur, kendaraan, serta biaya operasional harian. Sementara itu, sekitar US$6 juta dialokasikan untuk mengalihfungsikan sembilan kendaraan lapis baja milik AS yang semula ditujukan untuk Nepal, agar dapat digunakan oleh ISF. Kendaraan-kendaraan ini rencananya akan diserahkan kepada Albania dan Kosovo, dua negara yang telah berkomitmen mengirimkan pasukannya ke Gaza.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Trump tetap bertekad melanjutkan peta jalan perdamaian yang diusungnya, meskipun baik Israel maupun Hamas masih bersikukuh pada tuntutan masing-masing. Dalam salah satu notifikasi yang dilihat Reuters, disebutkan bahwa ISF akan memimpin operasi keamanan, mendukung demiliterisasi menyeluruh, serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi ke Gaza. Namun, komposisi akhir pasukan masih dalam tahap negosiasi.
Kebuntuan terjadi setelah pengumuman kesepakatan pada akhir Juli lalu, di mana Hamas dilaporkan setuju untuk meletakkan senjata secara bertahap seiring dengan penarikan militer Israel. Namun, Hamas menegaskan bahwa implementasi kesepakatan tersebut bergantung pada pemenuhan komitmen Israel, termasuk menghentikan serangan dan menarik pasukan sepenuhnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang koalisinya tertinggal dalam jajak pendapat menjelang pemilu Oktober mendatang, menolak kesepakatan itu dengan alasan Israel tidak akan menarik diri sampai Hamas benar-benar dilucuti.
Kegagalan mediasi yang dilakukan oleh Jared Kushner, utusan khusus Trump sekaligus menantunya, dalam pertemuan dengan pejabat Hamas dan Israel pada akhir pekan lalu, semakin mempertegas kebuntuan ini. Kedua belah pihak tetap bertahan pada posisi mereka, tanpa ada titik temu yang signifikan. Namun, seorang pejabat dari Board of Peace, badan yang dibentuk Trump untuk mengawasi rencana perdamaian, menyebut dua minggu terakhir sebagai periode "kemajuan signifikan" dan mengklaim telah menggalang komitmen pendanaan tambahan. Dana tersebut, menurut pejabat itu, akan digunakan untuk membangun pangkalan bagi pasukan di dalam Gaza serta proyek rekonstruksi lainnya.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi langsung. Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen mengirimkan pasukan ke ISF, keputusan AS untuk mendanai operasi tersebut dapat memperkuat peran Indonesia dalam misi perdamaian multilateral. Namun, hal ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang rumit, mengingat dukungan publik yang kuat terhadap perjuangan Palestina dan sensitivitas politik domestik. Keterlibatan Indonesia dalam ISF harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kontroversi di dalam negeri, terutama jika pasukan Indonesia dianggap mendukung kebijakan AS yang kontroversial.
Meskipun pendanaan awal ini menunjukkan keseriusan Washington, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Berapa total biaya yang dibutuhkan untuk membiayai ISF secara penuh? Bagaimana kelanjutan rencana ini jika Netanyahu tetap menolak berkompromi? Dan yang lebih penting, mampukah ISF benar-benar membawa stabilitas di Gaza, atau justru menjadi sumber ketegangan baru? Hingga saat ini, belum ada kejelasan kapan pasukan akan dikerahkan, dan tanpa adanya terobosan diplomatik, dana sebesar US$206 juta ini mungkin hanya akan menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian.



