Aceh Dorong Pokja Ekonomi dalam Desk Koordinasi Kemenko Polkam untuk Percepat Penanganan Kemiskinan
Baca dalam 60 detik
- Pemprov Aceh mengusulkan kelompok kerja khusus ekonomi dalam wadah koordinasi nasional yang tengah dirancang Kemenko Polkam.
- Desk Koordinasi Aceh diharapkan menjadi instrumen efektif untuk menyatukan puluhan kementerian dan lembaga dalam menuntaskan isu strategis daerah.
- Pembentukan desk ini berpotensi mempercepat realisasi otonomi khusus dan menarik minat investor jika eksekusinya tepat sasaran.
Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam perancangan Desk Koordinasi Aceh yang digagas Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dengan mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) khusus pembangunan ekonomi. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat perdana yang digelar secara hibrida, Kamis (16/1/2025). Langkah ini dinilai strategis karena menempatkan isu kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Dalam keterangannya di Banda Aceh, Fadhlullah menegaskan bahwa pokja ekonomi menjadi kunci agar persoalan kesejahteraan masyarakat tidak tenggelam di antara agenda politik dan keamanan yang selama ini dominan. “Desk koordinasi ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kami berterima kasih kepada Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago,” ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi harapan besar pemerintah daerah terhadap wadah koordinasi yang tengah dibangun.
Desk Koordinasi Aceh dirancang sebagai forum kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh untuk memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, hingga evaluasi berbagai persoalan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. Cakupannya meliputi stabilitas politik dan keamanan, tata kelola pemerintahan, pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus, pembangunan kesejahteraan, serta pelayanan dasar. Dengan melibatkan puluhan kementerian, forum ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini berjalan parsial.
Fadhlullah menekankan pentingnya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, dan mekanisme kerja agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang sudah ada. “Termasuk penetapan personel kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh, agar pelaksanaan Desk Koordinasi Aceh berjalan efektif,” katanya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran akan birokrasi yang lamban jika pembagian tugas tidak jelas sejak awal.
Sejumlah kementerian yang terlibat dalam pembahasan awal antara lain Kemenko Polkam, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, hadir pula Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Komunikasi Pemerintah. Unsur keamanan seperti TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, dan BSSN juga turut serta.
Keterlibatan berbagai kementerian tersebut dinilai Fadhlullah dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan di Aceh. Ia secara khusus mengusulkan pokja pembangunan ekonomi agar ada tim yang fokus membantu daerah menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran. “Kami harapkan Desk Koordinasi Aceh segera terbentuk. Pemerintah Aceh sangat mendukung,” tambahnya.
Bagi masyarakat Indonesia, inisiatif ini memiliki arti penting. Aceh, yang memiliki otonomi khusus dan sejarah konflik panjang, kerap menjadi perhatian nasional dalam hal stabilitas. Namun, pembangunan ekonomi seringkali tertinggal dibandingkan daerah lain. Dengan adanya desk koordinasi yang melibatkan banyak kementerian, diharapkan program-program seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan lebih efektif. Hal ini juga berpotensi meningkatkan daya tarik investasi di Aceh, yang selama ini terhambat oleh koordinasi yang lemah antarinstansi.
Ke depan, efektivitas Desk Koordinasi Aceh akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjalankan mekanisme yang telah disepakati. Pertanyaan yang muncul adalah: akankah forum ini menjadi solusi nyata bagi persoalan kronis Aceh, atau justru menjadi wadah seremonial belaka? Jawabannya akan terlihat dari sejauh mana pokja ekonomi mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam beberapa tahun ke depan.
