Perceraian Ketua SK Group: Beban 944 Miliar Won Kian Ringan di Tengah Rally Saham
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Agung Korea akan meninjau ulang putusan banding yang memangkas kewajiban Chey Tae-won menjadi 944 miliar won, turun 31,6 persen dari putusan awal.
- Kenaikan harga saham SK Inc. memangkas rasio beban gugatan terhadap nilai kepemilikan sahamnya dari 67,3 persen menjadi hanya 11,5 persen.
- Keputusan akhir akan menentukan strategi likuiditas Chey, termasuk potensi penjualan saham anak usaha SK Siltron atau pinjaman tambahan dengan jaminan saham.

Langkah Ketua Umum SK Group, Chey Tae-won, mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan perceraiannya membuka kembali pertanyaan krusial: seberapa jauh lagi kewajiban pembayaran 944 miliar won (sekitar 668 juta dolar AS) bisa menyusut, dan berapa banyak saham SK Inc. yang harus ia lepas untuk memenuhinya. Gugatan yang diajukan Jumat lalu ini menandai babak baru dalam pertarungan hukum dengan Roh Soh-yeong, direktur Art Center Nabi, yang telah berlangsung sejak 2017.
Putusan Pengadilan Tinggi Seoul pada 24 Juli lalu memang telah meringankan beban Chey secara signifikan. Angka 944 miliar won tersebut merupakan pemangkasan 436,8 miliar won atau 31,6 persen dari putusan awal 1,38 triliun won pada 2024. Kombinasi antara pengurangan nilai gugatan dan lonjakan harga saham SK Inc. yang konsisten membuat kewajiban ini kini hanya setara 11,5 persen dari nilai kepemilikan sahamnya, dibandingkan 67,3 persen pada tahun lalu, menurut Korea CXO Institute.
Chey menguasai 12.975.472 lembar saham SK Inc., atau sekitar 17,9 persen, yang pada penutupan perdagangan Jumat bernilai sekitar 7,59 triliun won dengan harga 585.000 won per saham. Setiap perubahan 10.000 won pada harga saham SK Inc. akan menggeser nilai kepemilikan Chey sebesar 129,8 miliar won. Meski fluktuasi pasar tidak mengubah jumlah yang diputuskan pengadilan, ia sangat menentukan berapa banyak saham yang harus dijual atau dijaminkan untuk mengumpulkan dana tunai. Harga saham yang lebih tinggi memungkinkan Chey mengamankan jumlah yang sama dengan lebih sedikit saham.
Kepemilikan oleh pihak afiliasi memberikan perlindungan tambahan, sehingga penjualan terbatas saham pribadi Chey tidak serta-merta mengancam kendalinya atas SK Group. Namun, tim kuasa Chey dikabarkan mengusulkan pembayaran dengan kombinasi kas dan saham SK Inc., sementara Roh bersikeras menerima seluruhnya dalam bentuk tunai. Perbedaan pendapat ini menjadi salah satu poin yang akan diuji di Mahkamah Agung.
Dividen menjadi sumber dana lain yang tidak bisa diabaikan. Chey telah menerima lebih dari 775,5 miliar won dalam bentuk dividen dari SK Inc. antara 2016 dan 2025, menurut lembaga riset tersebut, meskipun jumlah yang masih tersedia tidak diketahui publik. Opsi meminjam dengan jaminan saham juga terbuka, tetapi kapasitasnya terbatas. Sekitar 5,88 juta saham SK Inc. telah dijaminkan untuk pinjaman senilai 490 miliar won, menyisakan ruang sempit untuk tambahan pinjaman dan meningkatkan risiko panggilan agunan jika harga saham jatuh.
Di luar SK Inc., Chey masih memegang 29,39 persen saham SK Siltron, produsen wafer silikon. SK Inc. bulan lalu sepakat menjual 70,61 persen sahamnya di SK Siltron ke Doosan Corp. dengan nilai sekitar 2,3 triliun won, sementara saham milik Chey masih dalam negosiasi terpisah. Langkah ini bisa menjadi sumber likuiditas strategis yang signifikan.
โSituasi telah berubah drastis dari 2024, ketika nilai gugatan setara dua pertiga dari kepemilikan saham Chey di SK Inc. Yang terpenting sekarang bukan hanya seberapa besar pembagian harta bisa dikurangi melalui banding, tetapi juga pada level berapa nilai korporasi SK Inc. dapat dipertahankan,โ ujar Oh Il-sun, kepala Korea CXO Institute.
Bagi pelaku pasar dan pengamat korporasi di Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa gejolak hukum di tingkat pemegang saham pengendali dapat berdampak pada stabilitas harga saham dan tata kelola perusahaan. Meski SK Group beroperasi di Korea Selatan, pola penyelesaian sengketa semacam ini sering menjadi rujukan bagi konglomerat Asia, termasuk di Indonesia, dalam mengelola risiko kepemilikan dan transisi kepemimpinan.
Mahkamah Agung kini memiliki pekerjaan rumah besar: memutuskan apakah putusan banding yang telah mengurangi beban Chey sudah tepat, atau perlu penyesuaian lebih lanjut. Keputusan ini tidak hanya menentukan nasib finansial Chey, tetapi juga arah strategi SK Group ke depan. Akankah Chey mampu mempertahankan kendali perusahaannya sambil memenuhi kewajiban hukumnya? Atau justru tekanan likuiditas akan memaksanya melepas aset-aset strategis? Jawabannya akan menjadi preseden penting bagi dunia usaha di kawasan.



