Airlangga Buka Suara soal Tugas Wamenko Perekonomian: Fokus Dongkrak Pertumbuhan

Presiden Prabowo Subianto resmi menambah satu kursi di lingkaran inti pengambil kebijakan ekonomi. Dradjad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sudah lebih dulu memegang portofolio tersebut.

Seusai acara pelantikan, Airlangga menegaskan bahwa kehadiran wakil menteri bukan sekadar penambahan struktur. Menurutnya, beban kerja Kemenko Perekonomian akan dibagi, terutama untuk urusan yang menyentuh langsung target pertumbuhan. "Tugasnya berbagi dengan Menko," ujar Airlangga di kompleks Istana.

Ia belum merinci pemetaan tugas secara detail, namun memberi gambaran bahwa pembagian akan mengikuti pembagian wilayah kerja: sebagian domestik, sebagian internasional. Untuk ranah dalam negeri, Airlangga menyebut kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai salah satu area yang akan ditangani. "Yang paling penting bagaimana mendongkrak pertumbuhan," tambahnya.

Penunjukan ini menarik dicermati karena latar belakang Dradjad bukan berasal dari kalangan birokrat kementerian. Ia lebih dikenal sebagai ekonom yang aktif mengkaji kebijakan fiskal dan moneter melalui INDEF, lembaga riset yang kerap memberi catatan kritis terhadap arah kebijakan pemerintah. Pengalaman itu dinilai bisa menjadi modal untuk membaca risiko di lapangan, terutama saat pemerintah mengejar target pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain itu, jejak Dradjad di Badan Intelijen Negara sebagai Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan menunjukkan ia tidak asing dengan analisis risiko jangka panjang. Kombinasi latar riset ekonomi dan intelijen strategis ini bisa menjadi nilai tambah ketika Kemenko Perekonomian harus menerjemahkan data menjadi keputusan operasional, mulai dari insentif investasi hingga percepatan proyek di daerah.

"Nanti kita lihat kan ada yang domestik, ada yang internasional. Domestik, Special Economic Zone misalnya. Ya, dan yang paling penting bagaimana mendongkrak pertumbuhan." — Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian

Bagi pelaku usaha, kehadiran figur baru di kursi wakil menteri koordinasi biasanya dibaca sebagai sinyal dua hal: pertama, pemerintah ingin mempercepat eksekusi kebijakan yang selama ini tersendat di level koordinasi antarkementerian; kedua, ada kebutuhan untuk memperkuat negosiasi ekonomi internasional, mulai dari perdagangan hingga investasi. Keduanya relevan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada belanja rumah tangga, investasi, dan ekspor yang saat ini menghadapi tekanan dari perlambatan ekonomi global.

Yang perlu dicermati, pembagian tugas antara menko dan wamenko berpotensi menimbulkan tumpang tindih jika tidak diatur tegas. Airlangga sendiri belum menyebut detail pembagian tersebut, dan publik masih menunggu apakah akan ada revisi Perpres atau penugasan resmi yang mengatur kewenangan Dradjad. Tanpa kejelasan itu, risiko friksi birokrasi bisa muncul, terutama di kementerian teknis yang selama ini berkoordinasi langsung dengan menko.

Ke depan, ujian pertama Dradjad adalah memastikan program prioritas seperti hilirisasi, pengembangan KEK, dan percepatan investasi tetap berjalan sesuai target fiskal 2027. Jika ia mampu menjembatani kepentingan kementerian teknis dengan arah politik Presiden Prabowo, posisi wamenko bisa menjadi simpul yang mempercepat, bukan memperlambat. Pertanyaannya, seberapa cepat pembagian kerja itu dikunci dan seberapa terukur target pertumbuhan yang dibebankan kepadanya?