Treasury Otomatis Daftarkan 60 Juta Anak AS ke Trump Accounts, tetapi Dana Rp16 Triliun Berisiko Tak Terklaim
Baca dalam 60 detik
- Departemen Keuangan AS mengumumkan lebih dari 60 juta anak di bawah 18 tahun telah masuk secara otomatis ke program Trump Accounts, meski akun tetap harus diklaim orang tua.
- Perubahan aturan memungkinkan donasi saham langsung ke akun, membuka peluang filantropi besar tetapi juga celah penghindaran pajak capital gain.
- Commonwealth memperkirakan sekitar 20% penerima manfaat berpotensi melewatkan dana awal federal senilai total US$2,88 miliar, terutama dari rumah tangga berpenghasilan rendah.

Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan bahwa lebih dari 60 juta anak di bawah usia 18 tahun kini terdaftar secara otomatis dalam program Trump Accounts, sebuah inisiatif tabungan investasi yang diluncurkan pada 4 Juli lalu. Angka itu melonjak drastis dibandingkan pertengahan September, ketika Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut baru sekitar 7โ8 juta anak yang terdaftar saat bersaksi di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR.
Lonjakan tersebut terjadi setelah Treasury menerbitkan regulasi sementara pekan ini yang memerintahkan proses pendaftaran otomatis bagi setiap anak pemegang nomor jaminan sosial. Meski pendaftaran berjalan otomatis, akun tetap tidak aktif sampai keluarga mengklaimnya melalui aplikasi Trump Accounts. Tanpa klaim, anak tidak akan menerima dana awal federal sebesar US$1.000 yang dialokasikan untuk anak kelahiran 2025โ2028.
Perubahan aturan juga memperbolehkan donasi saham langsung ke dalam akun. Sebelumnya, akun hanya boleh menampung reksa dana terdiversifikasi berbiaya rendah. Kebijakan baru ini dinilai membuka jalan bagi "pemberian swasta berskala besar", tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang insentif pajak. Menurut Ben Henry-Moreland, perencana keuangan bersertifikat di platform Kitces.com, para pendiri dan pemegang saham kaya mendorong opsi donasi saham karena menghindari pajak capital gain yang timbul jika mereka menjual saham lalu menyumbangkan uang tunai. Saham yang disumbangkan umumnya wajib ditahan selama lima tahun sebelum dijual.
Kendati cakupan otomatis diperluas, tantangan terbesar justru pada tahap klaim. Riset Commonwealth, organisasi nirlaba yang fokus pada inklusi keuangan, memperkirakan sekitar 20% dari 14,4 juta anak yang memenuhi syarat dana awal federal berpotensi tidak mengklaimnya. Jika pola ini berlanjut, nilai dana yang hangus bisa mencapai US$2,88 miliar. Proyeksi itu mengacu pada pengalaman kredit pajak penghasilan (EITC), di mana hampir satu dari lima wajib pajak yang berhak tidak mengajukan klaim karena aturan yang rumit.
"Anak-anak yang memenuhi syarat untuk kontribusi percontohan pemerintah sebesar US$1.000 tidak akan menerima dana itu secara otomatis," ujar Henry-Moreland. "Ini masih membutuhkan keluarga untuk mengklaim akun anak mereka, dan kami belum punya banyak detail tentang bagaimana prosesnya akan berjalan."
Madeline Brown, peneliti senior di Urban Institute, menilai peralihan ke pendaftaran otomatis sebagai langkah penting untuk meningkatkan partisipasi. Sebelumnya, dengan skema opt-in, hanya 5% keluarga berpenghasilan rendah dan menengah yang membuka Trump Account, menurut laporan Commonwealth. Survei lembaga itu terhadap hampir 1.100 orang tua berpendapatan hingga US$80.000 per tahun menemukan kekhawatiran soal implikasi pajak, dampak pada bantuan publik, dan ketidakmampuan menyetor dana menjadi penghalang utama.
Adam Michel, direktur studi kebijakan pajak di Cato Institute, dalam analisisnya menyebut bahwa pertanyaan tentang kelayakan, batas kontribusi, dan pembatasan penarikan berpotensi menciptakan sistem yang hanya digunakan oleh mereka yang paling mampu menavigasi aturan. Omeed Firouzi dari klinik wajib pajak berpenghasilan rendah di Temple University menambahkan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah sering kali tidak punya waktu dan sumber daya untuk mengurus proses administratif semacam ini.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana kebijakan tabungan anak berbasis insentif pajak dan filantropi dapat memperlebar ketimpangan jika literasi keuangan tidak dibarengi. Program serupa di Tanah Air, seperti tabungan pendidikan atau dana abadi pesantren, menghadapi tantangan yang sama: jangkauan administratif luas, tetapi adopsi di lapisan bawah sering tersendat karena syarat dokumen dan pemahaman yang minim. Pemerintah dan lembaga filantropi bisa mengambil pelajaran bahwa desain otomatis tanpa pendampingan klaim berisiko hanya menguntungkan kelompok menengah ke atas.
Dengan pemilu paruh waktu AS tinggal sekitar sebulan lagi, ekspansi Trump Accounts menjadi kartu politik yang bisa dipakai kedua kubu: pendukung melihatnya sebagai terobosan kepemilikan aset bagi keluarga, sementara pengkritik menyoroti potensi subsidi bagi investor kaya lewat donasi saham. Pertanyaan ke depan, akankah Treasury menyiapkan mekanisme klaim yang lebih sederhana sebelum tenggat dana awal berakhir, atau justru membiarkan miliaran dolar menganggur di rekening yang tak pernah diaktifkan?



