Hun Sen dan Kem Sokha: Pertemuan Tiga Jam yang Mengubah Peta Politik Kamboja?
Baca dalam 60 detik
- Pemimpin Senat Kamboja, Hun Sen, menerima kunjungan mantan rival politiknya, Kem Sokha, di kediamannya, sebuah sinyal rekonsiliasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
- Pujian Hun Sen terhadap putri Sokha, Kem Monovithya, sebagai 'sumber daya manusia yang unggul' memicu spekulasi tentang kemungkinan peran politik generasi muda di masa depan.
- Pertemuan ini terjadi setelah serangkaian pelonggaran hukuman dan larangan terhadap Sokha, menandai pergeseran signifikan dalam lanskap politik Kamboja pasca-konflik.

Dalam sebuah langkah yang mengguncang panggung politik Kamboja, Presiden Senat Hun Sen menerima kunjungan mantan pemimpin oposisi Kem Sokha di kediamannya pada Minggu pagi (16/8). Pertemuan yang berlangsung tiga jam itu menjadi sorotan utama, terutama karena Hun Sen secara terbuka memuji putri Sokha, Kem Monovithya, sebagai "sumber daya manusia yang luar biasa bagi bangsa". Momen ini bukan sekadar basa-basi politik, melainkan isyarat kuat akan perubahan dinamika kekuasaan yang telah lama diwarnai permusuhan.
Pertemuan ini merupakan yang kedua kalinya dalam beberapa pekan terakhir, setelah sebelumnya Sokha juga mengunjungi Hun Sen sebelum bertolak ke wilayah perbatasan Kamboja-Thailand untuk menemui para prajurit dan warga yang mengungsi akibat konflik. Hun Sen, melalui unggahan media sosialnya, mengungkapkan bahwa percakapan kali ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga tengah hari, didampingi oleh istri dan putri Sokha. Namun, ia enggan membeberkan substansi pembicaraan, termasuk apakah isu-isu politik turut dibahas.
Yang menarik perhatian adalah pujian langsung Hun Sen terhadap Monovithya, yang selama ini dikenal sebagai tokoh muda Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang dibubarkan. "Saya banyak berbicara dengan keponakan saya, Kem Monovithya, yang benar-benar merupakan sumber daya manusia yang unggul bagi bangsa," tulis Hun Sen. Pernyataan ini dianggap signifikan mengingat latar belakang politik Monovithya yang erat dengan partai yang pernah menjadi lawan utama Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen.
Kem Sokha sendiri adalah pendiri CNRP yang dijatuhi hukuman 27 tahun penjara pada 2023 atas tuduhan konspirasi dengan kekuatan asing. Setelah melalui proses banding yang menguatkan vonisnya pada April 2026, ia akhirnya menerima pengampunan kerajaan pada 25 Mei, yang mengakhiri sisa hukuman dan tahanan rumahnya. Meski larangan aktivitas politik masih melekat, larangan bepergian ke luar negeri dicabut melalui dekrit kerajaan pada 24 Juli. Sejak itu, Sokha mulai tampil di publik, termasuk kunjungannya ke Banteay Meanchey pada 28 Juli untuk bertemu warga terdampak konflik perbatasan.
Langkah rekonsiliasi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah ini awal dari pembagian kekuasaan atau sekadar strategi politik jangka pendek? Pengamat menilai bahwa Hun Sen, yang dikenal sebagai ahli strategi ulung, mungkin sedang mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dengan merangkul tokoh-tokoh muda dari kubu lawan. Pujian terhadap Monovithya bisa jadi merupakan kode untuk menawarkan peran politik baru, meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai hal tersebut.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menarik untuk dicermati. Kamboja adalah salah satu mitra penting ASEAN, dan stabilitas politiknya berdampak pada dinamika kawasan. Pola rekonsiliasi yang ditempuh Hun Sen bisa menjadi preseden bagi negara-negara ASEAN lain yang menghadapi polarisasi politik. Namun, perlu diingat bahwa proses ini masih panjang dan penuh ketidakpastian; larangan aktivitas politik Sokha belum dicabut, dan belum ada sinyal konkret mengenai masa depan Monovithya di panggung politik.
"Saya banyak berbicara dengan keponakan saya, Kem Monovithya, yang benar-benar merupakan sumber daya manusia yang unggul bagi bangsa," ujar Hun Sen dalam unggahan media sosialnya.
Sejarah mencatat bahwa CNRP pernah menjadi kekuatan besar yang menantang dominasi CPP, dengan perolehan suara signifikan pada pemilu 2013 dan pemilihan komunal 2017, sebelum akhirnya dibubarkan Mahkamah Agung pada November 2017. Kini, setelah bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang, Sokha kembali muncul dengan dukungan diam-diam dari penguasa. Pertanyaannya, apakah ini awal dari era baru politik Kamboja yang lebih inklusif, atau hanya manuver sesaat untuk meredam kritik internasional? Hanya waktu yang akan membuktikan, tetapi satu hal pasti: panggung politik Kamboja tidak akan pernah sama lagi.



