Pemerintah Pakistan Banding Putusan Pengadilan: Imran Khan Tetap di RS Pemerintah?

Pemerintah Pakistan memutuskan melawan putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemindahan mantan Perdana Menteri Imran Khan ke rumah sakit swasta untuk menjalani pemeriksaan medis. Langkah ini diumumkan Menteri Hukum Azam Nazeer Tarar, Selasa (20/8/2026), melalui pernyataan video yang disiarkan Radio Pakistan. Pemerintah menilai keputusan pengadilan itu tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam pernyataannya, Tarar menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan peninjauan kembali (review) terhadap putusan tersebut. Pemerintah berpendapat, pemeriksaan kesehatan terhadap Khan yang berusia 73 tahun seharusnya dilakukan di rumah sakit pemerintah, bukan di fasilitas swasta seperti yang diperintahkan pengadilan. “Selama belum ada bukti atau materi yang menunjukkan rumah sakit pemerintah tidak mampu memberikan perawatan jenis ini, pengaturan semacam itu biasanya tidak dilakukan,” ujar Tarar, seperti dikutip media setempat.

Keputusan Mahkamah Agung yang terdiri dari tiga hakim itu memerintahkan Khan dipindahkan ke Shifa International Hospital di Islamabad dalam dua hari ke depan. Selain itu, pengadilan juga mengizinkan Khan bertemu keluarganya sekali seminggu dan berbicara dengan putra-putranya melalui telepon dua kali seminggu. Dokter pribadi Khan, Faisal Sultan, serta saudara perempuannya yang juga dokter, Uzma Khan, diizinkan tetap terlibat dalam pemeriksaan dan perawatan tahanan tersebut.

Para hakim juga memperingatkan agar tidak ada pertemuan publik di lingkungan rumah sakit atau penggunaan informasi kesehatan Khan untuk kepentingan politik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan putusan dicabut. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 16 September 2026.

Khan dan istrinya, Bushra Bibi, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara pada akhir tahun lalu setelah dinyatakan bersalah atas serangkaian tuduhan. Khan, yang juga mantan kapten tim kriket Pakistan, bersikeras bahwa tuduhan tersebut bermotif politik. Kasus ini menjadi sorotan internasional, mengingat Khan adalah tokoh oposisi utama yang terus mengkritik pemerintah dan militer.

Konteks Indonesia: Kasus Imran Khan menarik perhatian karena mencerminkan dinamika politik di negara mayoritas Muslim, termasuk isu penegakan hukum dan perlakuan terhadap tokoh oposisi. Di Indonesia, prinsip due process dan hak atas perawatan kesehatan bagi tahanan juga menjadi perhatian publik. Meskipun sistem hukum berbeda, kasus ini mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan tahanan politik, terutama yang berusia lanjut.

Langkah pemerintah Pakistan untuk menentang putusan pengadilan memicu pertanyaan tentang independensi peradilan di negara tersebut. Beberapa pengamat menilai bahwa upaya banding ini dapat memperpanjang ketegangan politik antara pemerintah dan oposisi. Di sisi lain, pengadilan tampaknya berusaha menunjukkan sikap imparsial dengan memberikan akses medis yang memadai bagi Khan, meskipun ada risiko politisasi.

Ke depan, keputusan Mahkamah Agung pada sidang 16 September akan menjadi penentu. Apakah pengadilan akan mempertahankan putusannya atau mengabulkan permohonan pemerintah? Yang jelas, kasus ini akan terus menjadi sorotan, tidak hanya di Pakistan tetapi juga di kancah internasional, karena menyangkut hak asasi manusia dan supremasi hukum.