Penerjemah Polisi Nagasaki: Garda Terdepan Keadilan bagi Warga Asing

Kepolisian Prefektur Nagasaki, Jepang, mencatat lonjakan signifikan dalam penanganan kasus yang melibatkan warga asing. Jumlah penugasan penerjemah internal mereka hampir tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir, dari 110 penugasan pada 2021 menjadi 322 penugasan pada 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan akan penerjemah yang akurat dan berbudaya bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam penegakan hukum yang adil.

Di balik angka tersebut, ada kisah seorang sersan polisi berusia 30 tahun yang baru saja menyelesaikan pelatihan intensif sebagai penerjemah bahasa Vietnam. Ketertarikannya dimulai saat bertugas di pos polisi di kawasan wisata Nagasaki, di mana ia sering membantu turis asing yang kebingungan. Pengalaman itu membawanya mendaftar ke Akademi Kepolisian Nasional di Tokyo, menjalani pendidikan dua tahun dari nol, dan resmi menjadi penerjemah bersertifikat pada Februari tahun ini.

Namun, tantangan sesungguhnya muncul saat ia ditugaskan menangani kasus seorang pria Vietnam yang ditangkap karena menggunakan kartu izin tinggal palsu. Bahasa Vietnam memiliki tiga dialek utama—utara, tengah, dan selatan—dengan pelafalan yang sangat berbeda. Tersangka menggunakan dialek tengah, sementara sersan tersebut lebih terbiasa dengan dialek utara. Ia pun harus bekerja ekstra untuk memastikan setiap kata yang diucapkan penyidik dan tersangka dapat dipahami secara akurat.

“Saya harus berulang kali meminta klarifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan interpretasi,” ujarnya. Komitmen ini mencerminkan prinsip utama dalam penerjemahan kepolisian: netralitas dan akurasi. Sebagai polisi, ia dituntut untuk menjaga ketidakberpihakan, meskipun tugas utamanya adalah membantu proses hukum. Ia bahkan rutin mendengarkan berita berbahasa Vietnam saat perjalanan dinas, belajar kosakata setiap malam, dan mengunjungi restoran Vietnam untuk mengasah kemampuan percakapannya.

Sersan tersebut hanyalah satu dari 86 penerjemah internal yang terdaftar di Kepolisian Nagasaki, yang melayani tujuh bahasa: Inggris, Mandarin, Korea, Rusia, Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga asing yang berhadapan dengan hukum mendapatkan haknya untuk didengar dan dipahami. Namun, menjaga kualitas penerjemah bukanlah perkara mudah. Setiap tahun, polisi harus merekrut dan melatih pengganti karena penerjemah lama dipromosikan atau pensiun.

Untuk mengatasi hal ini, Kepolisian Nagasaki mengirim beberapa perwira setiap tahun ke Pusat Penelitian dan Pelatihan Investigasi Kriminal Internasional di Akademi Kepolisian Nasional. Tahun ini, mereka juga mulai mengirim peserta pelatihan ke departemen kepolisian di prefektur lain untuk mendapatkan pengalaman praktis. Masahiro Kanda, wakil kepala divisi yang mengoordinasikan penugasan penerjemah, menegaskan bahwa pengembangan sistem ini akan terus dilakukan, termasuk memberikan dukungan lanjutan untuk meningkatkan keterampilan para penerjemah.

Fenomena ini tidak hanya relevan bagi Jepang, tetapi juga bagi Indonesia. Dengan meningkatnya mobilitas global, kepolisian Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam menangani kasus yang melibatkan warga asing, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Akurasi penerjemahan dalam proses hukum sangat krusial untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, seperti salah tafsir yang dapat berujung pada vonis yang keliru. Model pelatihan dan sistem penerjemahan internal yang diterapkan di Nagasaki dapat menjadi referensi berharga bagi kepolisian Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi seperti Bali, Lombok, dan Jakarta.

Ke depan, pertanyaannya adalah: apakah kepolisian Indonesia siap berinvestasi dalam pengembangan penerjemah internal yang berkualitas? Atau akankah kita terus bergantung pada penerjemah lepas yang mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang nuansa budaya dan hukum? Jawabannya akan menentukan sejauh mana keadilan dapat ditegakkan bagi semua orang, tanpa memandang kewarganegaraan.