Pajak Vape Inggris Resmi Berlaku: Harga Naik, Industri Terancam, dan Sinyal Perang terhadap Rokok

Pemerintah Inggris resmi menerapkan cukai baru untuk produk vape, Vaping Product Duty, dengan tarif £2,20 per 10ml e-liquid. Kebijakan ini mulai berlaku pekan ini dan bertujuan menekan daya tarik vape di kalangan anak-anak serta remaja. Meski demikian, konsumen tidak akan langsung merasakan lonjakan harga karena pengecer diberi waktu enam bulan untuk menghabiskan stok lama dengan harga sebelum cukai.

Langkah ini bukan sekadar instrumen fiskal. Pemerintah Inggris tengah memperkuat posisi bahwa vape, meski dianggap lebih aman daripada rokok, tetap memiliki risiko kesehatan yang serius—terutama bagi generasi muda. Sejumlah kajian terbaru menemukan kaitan antara penggunaan vape pada anak dan remaja dengan gangguan pernapasan, masalah kesehatan mulut, kualitas tidur buruk, hingga gejala gangguan mental. NHS bahkan menegaskan bahwa anak-anak dan bukan perokok tidak boleh menggunakan vape sama sekali.

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari pelaku industri vape. Asosiasi Industri Vape Inggris (UKVIA) menyebutnya sebagai "pajak atas kesehatan publik" karena dianggap menghambat akses orang dewasa yang ingin beralih dari rokok. Direktur Jenderal UKVIA, John Dunne, menilai bahwa melindungi anak-anak tetap penting, tetapi seharusnya ditempuh melalui penegakan hukum terhadap pedagang ilegal, bukan dengan menaikkan harga produk legal. Ia mengklaim vape telah membantu jutaan orang dewasa mengurangi atau berhenti merokok.

Di tingkat ritel, kekhawatiran senada muncul. Jordan Apap, karyawan toko vape di Berkshire, memperingatkan bahwa beban cukai dapat mematikan toko-toko khusus yang menawarkan layanan konsultasi dan produk lebih lengkap dibandingkan minimarket atau gerai ponsel yang turut menjual vape. Menurutnya, ada risiko nyata bahwa toko seperti tempatnya bekerja akan tutup dalam satu hingga dua tahun ke depan.

"Ini bukan langkah kecil. Kami ingin menekan keterjangkauan produk vape, sejalan dengan upaya kami membatasi daya tarik dan ketersediaannya di jalanan utama," ujar Menteri Kesehatan Karin Smyth.

Sementara itu, Menteri Keuangan James Murray menegaskan bahwa pemerintah berpihak pada pedagang yang taat aturan. Namun, kebijakan ini juga dibarengi dengan perubahan aturan tata ruang di Inggris: setiap toko baru yang menjual rokok elektrik harus mengajukan izin ke pemerintah lokal. Langkah ini menyasar maraknya gerai vape di pusat kota yang dianggap berkontribusi pada penurunan kualitas kawasan.

Dari sisi konsumen, reaksi beragam. Sebagian pengguna vape di Reading mengaku tidak akan terpengaruh dan tetap merokok elektrik. Namun, sebagian lain mulai mempertimbangkan untuk mengurangi atau berhenti karena alasan biaya dan kesadaran kesehatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan harga bisa menjadi instrumen perilaku, meski efeknya tidak seragam.

Yang patut dicermati, kenaikan cukai vape ini berjalan seiring dengan kenaikan cukai tembakau. Pemerintah Inggris tampaknya ingin menjaga insentif finansial agar perokok beralih ke vape, tetapi di sisi lain tidak ingin vape menjadi terlalu murah dan mudah diakses anak-anak. Ini adalah garis tipis yang sulit: mendorong pengurangan bahaya tanpa menormalkan kebiasaan baru di kalangan muda.

Bagi Indonesia, dinamika ini bisa menjadi cermin. Indonesia belum memiliki cukai khusus vape yang setara, meski wacana sudah muncul. Jika suatu saat kebijakan serupa diadopsi, tantangan terbesarnya bukan hanya desain tarif, melainkan pengawasan rantai pasok dan penegakan hukum terhadap produk ilegal yang selama ini menjamur. Tanpa itu, cukai hanya akan membebani pelaku legal tanpa menekan konsumsi di kelompok sasaran.

Ke depan, pertanyaannya sederhana: apakah kenaikan harga benar-benar menurunkan prevalensi vaping di kalangan remaja Inggris, atau justru memindahkan permintaan ke pasar gelap? Evaluasi dalam enam bulan pertama akan menjadi indikator awal apakah strategi ini berhasil atau perlu penyesuaian.